Breaking News

Hoaks️: Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria
Hoaks️️: Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar
HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN
Selamat Hari Lahir Pancasila
Selamat Hari Raya Waisak

Hoax

706089362_17881871544580249_3463487169176082460_n

/ / / / / /

️Hoaks️: Narasi 1000 narapidana bekerja memasak untuk program MBG

0 Comments

️Narasi 1000 narapidana bekerja memasak untuk program MBG adalah Hoaks️Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Listyo Sigit Prabowo memerintahkan sebanyak 1.000 narapidana untuk bekerja memasak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam narasi yang beredar, disebutkan pula bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menekan biaya operasional, bahkan disertai pernyataan kontroversial yang mengimbau masyarakat agar tidak melaporkan jika terjadi keracunan. Informasi ini dengan cepat menyebar luas di berbagai platform digital dan menimbulkan keresahan serta perdebatan di tengah masyarakat.Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau merupakan hoaks. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Kompas, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan narapidana untuk memasak dalam program MBG. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam mengelola lembaga pemasyarakatan maupun mengerahkan narapidana untuk kegiatan tersebut. Memang, terdapat beberapa program yang melibatkan warga binaan, namun keterlibatan mereka terbatas pada tugas pendukung seperti mencuci dan membersihkan peralatan, serta melalui proses seleksi dan pengawasan yang ketat.Dengan demikian, narasi yang beredar tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan merupakan informasi yang menyesatkan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Pastikan untuk melakukan verifikasi melalui sumber resmi dan terpercaya agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman di masyarakat.

️Narasi 1000 narapidana bekerja memasak untuk program MBG adalah Hoaks️

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Listyo Sigit Prabowo memerintahkan sebanyak 1.000 narapidana untuk bekerja memasak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam narasi yang beredar, disebutkan pula bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menekan biaya operasional, bahkan disertai pernyataan kontroversial yang mengimbau masyarakat agar tidak melaporkan jika terjadi keracunan. Informasi ini dengan cepat menyebar luas di berbagai platform digital dan menimbulkan keresahan serta perdebatan di tengah masyarakat.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau merupakan hoaks. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Kompas, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan narapidana untuk memasak dalam program MBG. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam mengelola lembaga pemasyarakatan maupun mengerahkan narapidana untuk kegiatan tersebut. Memang, terdapat beberapa program yang melibatkan warga binaan, namun keterlibatan mereka terbatas pada tugas pendukung seperti mencuci dan membersihkan peralatan, serta melalui proses seleksi dan pengawasan yang ketat.

Dengan demikian, narasi yang beredar tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan merupakan informasi yang menyesatkan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Pastikan untuk melakukan verifikasi melalui sumber resmi dan terpercaya agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman di masyarakat.

702564541_17881372203580249_2131738449543509589_n

/ / / / / / / / / /

️Hoaks: Rupiah Melemah Karena Indonesia Tolak Pinjaman IMF️

0 Comments

️ Rupiah Melemah Bukan Karena Indonesia Tolak Pinjaman IMF️Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan karena Indonesia menolak pinjaman utang dari IMF Amerika. Narasi tersebut disebarkan dengan judul provokatif seolah-olah ada hubungan langsung antara penolakan pinjaman IMF dan pelemahan rupiah.Faktanya, narasi tersebut adalah hoaks. Dilansir dari dari Kompas.com, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, bukan karena penolakan pinjaman IMF.Beberapa penyebab utama yang dijelaskan oleh para ekonom antara lain; Menguatnya dolar AS akibat kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS (The Fed), Lonjakan harga minyak dunia yang memicu inflasi global, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Arus modal asing yang keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, Persepsi dan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestikTidak ada informasi kredibel yang menyebut bahwa penolakan pinjaman IMF menjadi penyebab melemahnya rupiah. Kesimpulannya klaim yang menyebut rupiah melemah karena Indonesia menolak utang dari IMF adalah hoaks dan menyesatkan.Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang menggunakan narasi sensasional. Selalu cari fakta dari sumber resmi dan media terpercaya sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

️Rupiah Melemah Bukan Karena Indonesia Tolak Pinjaman IMF️

Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan karena Indonesia menolak pinjaman utang dari IMF Amerika. Narasi tersebut disebarkan dengan judul provokatif seolah-olah ada hubungan langsung antara penolakan pinjaman IMF dan pelemahan rupiah.Faktanya, narasi tersebut adalah hoaks. Dilansir dari dari Kompas.com, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, bukan karena penolakan pinjaman IMF.

Beberapa penyebab utama yang dijelaskan oleh para ekonom antara lain; Menguatnya dolar AS akibat kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS (The Fed), Lonjakan harga minyak dunia yang memicu inflasi global, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Arus modal asing yang keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, Persepsi dan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestik

Tidak ada informasi kredibel yang menyebut bahwa penolakan pinjaman IMF menjadi penyebab melemahnya rupiah. Kesimpulannya klaim yang menyebut rupiah melemah karena Indonesia menolak utang dari IMF adalah hoaks dan menyesatkan.

Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang menggunakan narasi sensasional. Selalu cari fakta dari sumber resmi dan media terpercaya sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

702280435_17881371093580249_4685362288652838433_n

/ / / / / / /

️Hoaks️: Purbaya Persilakan Investor Asing Angkat Kaki dari Indonesia

0 Comments

️Purbaya Persilakan Investor Asing Angkat Kaki dari Indonesia adalah Hoaks️Baru-baru ini beredar luas sebuah narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Kepala Badan Kebijakan Fiskal sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, mempersilakan investor asing untuk "angkat kaki" meninggalkan Indonesia. Isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran publik terkait iklim investasi nasional kita.Faktanya klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dan klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengusir investor asing. Narasi keliru tersebut diduga kuat muncul akibat adanya pemotongan konteks dari sebuah pembahasan terkait kebijakan investasi. Akibat informasi yang terpotong ini, muncul kesan seolah pemerintah menolak investor asing.Hingga saat ini, pemerintah tetap menegaskan komitmen penuhnya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional yang kondusif.Mari kita lebih cerdas dan bijak dalam mencerna informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terpancing oleh judul provokatif atau potongan video/pernyataan yang tidak utuh.

️Purbaya Persilakan Investor Asing Angkat Kaki dari Indonesia adalah Hoaks️

Baru-baru ini beredar luas sebuah narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Kepala Badan Kebijakan Fiskal sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, mempersilakan investor asing untuk “angkat kaki” meninggalkan Indonesia. Isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran publik terkait iklim investasi nasional kita.

Faktanya klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dan klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengusir investor asing. Narasi keliru tersebut diduga kuat muncul akibat adanya pemotongan konteks dari sebuah pembahasan terkait kebijakan investasi. Akibat informasi yang terpotong ini, muncul kesan seolah pemerintah menolak investor asing.Hingga saat ini, pemerintah tetap menegaskan komitmen penuhnya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional yang kondusif.

Mari kita lebih cerdas dan bijak dalam mencerna informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terpancing oleh judul provokatif atau potongan video/pernyataan yang tidak utuh.

702695909_17881370268580249_219123711086850499_n

/ / / / /

HOAKS! Video Menteri Purbaya Tawarkan Bantuan Modal Usaha️

0 Comments

️HOAKS! Video Menteri Purbaya Tawarkan Bantuan Modal Usaha️Beredar sebuah unggahan di TikTok yang menampilkan Menteri Purbaya. Dalam video tersebut, Purbaya mengajak masyarakat untuk segera menghubunginya dan mendaftarkan data diri untuk memperoleh bantuan modal usaha.Dilansir dari tribunnews.com, Kementerian Keuangan dengan tegas menepis video tersebut. Postingan itu dipastikan hoaks dan merupakan hasil manipulasi teknologi Artificial Intelligence (AI)Pernyataan maupun ajakan yang muncul di dalam video tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Menteri Purbaya. Pelaku menggunakan teknologi Deepfake untuk memanipulasi video dan audio sehingga tampak seperti asli. Konten semacam ini kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu, penipuan, maupun pencatutan identitas tokoh publik.Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap video atau pesan viral yang menawarkan bantuan, hadiah, atau program tertentu, terutama jika meminta penyerahan data pribadi.

️HOAKS! Video Menteri Purbaya Tawarkan Bantuan Modal Usaha️

Beredar sebuah unggahan di TikTok yang menampilkan Menteri Purbaya. Dalam video tersebut, Purbaya mengajak masyarakat untuk segera menghubunginya dan mendaftarkan data diri untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Dilansir dari tribunnews.com, Kementerian Keuangan dengan tegas menepis video tersebut. Postingan itu dipastikan hoaks dan merupakan hasil manipulasi teknologi Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan maupun ajakan yang muncul di dalam video tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Menteri Purbaya. Pelaku menggunakan teknologi Deepfake untuk memanipulasi video dan audio sehingga tampak seperti asli. Konten semacam ini kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu, penipuan, maupun pencatutan identitas tokoh publik.

Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap video atau pesan viral yang menawarkan bantuan, hadiah, atau program tertentu, terutama jika meminta penyerahan data pribadi.

702099421_17880715098580249_623808475776762647_n

/ / / / /

️Hoaks: Klaim Mahfud MD membagikan Bansos Rp100 Juta via Messenger

0 Comments

️Klaim Mahfud MD membagikan Bansos Rp100 Juta via Messenger adalah Hoaks️Telah beredar sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan foto Prof. Mahfud MD, disandingkan dengan visual tumpukan uang tunai. Narasi dalam unggahan tersebut mengklaim adanya pembagian Bantuan Sosial dari pemerintah tahun 2026 senilai Rp100 Juta untuk membuka usaha baru. Pembuat konten kemudian mengarahkan warganet untuk mengirimkan pesan pribadi (Messenger) agar dana bisa segera diklaim dan diproses.Faktanya, unggahan tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan. Program Bantuan Sosial (Bansos) atau bantuan modal usaha dari pemerintah tidak pernah diklaim atau disalurkan melalui pesan pribadi (Inbox/Messenger) di media sosial. Pelaku penipuan sengaja mencatut wajah dan nama Prof. Mahfud MD untuk memanipulasi dan meyakinkan korban. Akun pengunggah dipastikan bukan akun resmi milik beliau maupun akun resmi instansi pemerintah mana pun. Ajakan untuk "langsung kirim pesan di Messenger" adalah jebakan klasik penipuan siber. Jika Anda menghubungi mereka, pelaku umumnya akan meminta data pribadi atau memeras dengan meminta transfer sejumlah uang berdalih "biaya administrasi" pencairan dana fiktif tersebut.

️Klaim Mahfud MD membagikan Bansos Rp100 Juta via Messenger adalah Hoaks️

Telah beredar sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan foto Prof. Mahfud MD, disandingkan dengan visual tumpukan uang tunai. Narasi dalam unggahan tersebut mengklaim adanya pembagian Bantuan Sosial dari pemerintah tahun 2026 senilai Rp100 Juta untuk membuka usaha baru. Pembuat konten kemudian mengarahkan warganet untuk mengirimkan pesan pribadi (Messenger) agar dana bisa segera diklaim dan diproses.

Faktanya, unggahan tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan. Program Bantuan Sosial (Bansos) atau bantuan modal usaha dari pemerintah tidak pernah diklaim atau disalurkan melalui pesan pribadi (Inbox/Messenger) di media sosial. Pelaku penipuan sengaja mencatut wajah dan nama Prof. Mahfud MD untuk memanipulasi dan meyakinkan korban. Akun pengunggah dipastikan bukan akun resmi milik beliau maupun akun resmi instansi pemerintah mana pun. Ajakan untuk “langsung kirim pesan di Messenger” adalah jebakan klasik penipuan siber. Jika Anda menghubungi mereka, pelaku umumnya akan meminta data pribadi atau memeras dengan meminta transfer sejumlah uang berdalih “biaya administrasi” pencairan dana fiktif tersebut.

702044038_17880713385580249_309234164460262164_n

/ / / / / /

[AWAS HOAKS PENIPUAN] Pendaftaran Rekrutmen PAMSIMAS 2026 Melalui Tautan Tidak Resmi ️

0 Comments

️ [AWAS HOAKS PENIPUAN] Pendaftaran Rekrutmen PAMSIMAS 2026 Melalui Tautan Tidak Resmi ️Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa poster yang mengklaim bahwa pendaftaran rekrutmen program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) tahun 2026 telah resmi dibuka. Postingan tersebut menawarkan banyak posisi untuk berbagai latar belakang pendidikan dan menyertakan sebuah tombol pendaftaran dengan tautan situs web tertentu.Faktanya, informasi lowongan kerja tersebut adalah hoaks dan terindikasi kuat sebagai upaya penipuan. Indikasi penipuan paling jelas terlihat pada alamat situs web yang digunakan di bagian bawah poster. Informasi rekrutmen resmi untuk program pemerintah selalu menggunakan domain resmi berakhiran .go.id atau dipublikasikan melalui situs web resmi kementerian terkait. Tautan tidak resmi semacam ini umumnya digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengelabui korban agar memasukkan data pribadi. Seringkali, modus lowongan kerja palsu ini berujung pada permintaan transfer dan potensi pemerasan lainnya. Hindari mengklik tautan pendaftaran kerja yang beredar bebas di media sosial jika tidak berasal dari akun atau situs web resmi yang terverifikasi. Jangan pernah menyerahkan data pribadi atau informasi finansial di situs web yang kredibilitasnya diragukan.

️[AWAS HOAKS PENIPUAN] Pendaftaran Rekrutmen PAMSIMAS 2026 Melalui Tautan Tidak Resmi ️

Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa poster yang mengklaim bahwa pendaftaran rekrutmen program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) tahun 2026 telah resmi dibuka. Postingan tersebut menawarkan banyak posisi untuk berbagai latar belakang pendidikan dan menyertakan sebuah tombol pendaftaran dengan tautan situs web tertentu.

Faktanya, informasi lowongan kerja tersebut adalah hoaks dan terindikasi kuat sebagai upaya penipuan. Indikasi penipuan paling jelas terlihat pada alamat situs web yang digunakan di bagian bawah poster. Informasi rekrutmen resmi untuk program pemerintah selalu menggunakan domain resmi berakhiran .go.id atau dipublikasikan melalui situs web resmi kementerian terkait. Tautan tidak resmi semacam ini umumnya digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengelabui korban agar memasukkan data pribadi.

Seringkali, modus lowongan kerja palsu ini berujung pada permintaan transfer dan potensi pemerasan lainnya. Hindari mengklik tautan pendaftaran kerja yang beredar bebas di media sosial jika tidak berasal dari akun atau situs web resmi yang terverifikasi. Jangan pernah menyerahkan data pribadi atau informasi finansial di situs web yang kredibilitasnya diragukan.

702099945_17880711453580249_3952697392021045177_n

/ / / / / / /

️Kemenag Sebut Pencabulan Santri di Pati Sebagai Nafsu Manusiawi yang Wajar adalah Hoaks️

0 Comments

️Kemenag Sebut Pencabulan Santri di Pati Sebagai Nafsu Manusiawi yang Wajar adalah Hoaks️Telah beredar sebuah unggahan provokatif di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Kementerian Agama memaklumi kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santri di Pati. Narasi dalam unggahan tersebut menuduh Kemenag menyatakan bahwa kejahatan itu "bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi, itu wajar."Faktanya informasi tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Tidak pernah ditemukan sama sekali pernyataan resmi dari Menteri Agama maupun perwakilan Kementerian Agama yang menormalisasi atau membenarkan kasus asusila tersebut sebagai "nafsu manusiawi". Narasi tersebut murni karangan oknum yang tidak bertanggung jawab.Fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Wakil Menteri Agama, Romo Syafii, telah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi santri. Kemenag menerapkan prinsip NOL TOLERANSI terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual, di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk dalam merespons kasus di Kabupaten Pati.Konten tersebut sengaja dibuat dengan menggabungkan teks palsu yang memancing emosi untuk menciptakan kemarahan publik, kegaduhan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi.Isu terkait kekerasan seksual dan agama sangat sensitif dan rentan dijadikan bahan untuk memecah belah. Jangan telan mentah-mentah teks yang tertempel pada sebuah gambar atau video di media sosial. Validasi informasi tersebut melalui portal berita nasional yang kredibel.

️Kemenag Sebut Pencabulan Santri di Pati Sebagai Nafsu Manusiawi yang Wajar adalah Hoaks️

Telah beredar sebuah unggahan provokatif di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Kementerian Agama memaklumi kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santri di Pati. Narasi dalam unggahan tersebut menuduh Kemenag menyatakan bahwa kejahatan itu “bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi, itu wajar.”

Faktanya informasi tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Tidak pernah ditemukan sama sekali pernyataan resmi dari Menteri Agama maupun perwakilan Kementerian Agama yang menormalisasi atau membenarkan kasus asusila tersebut sebagai “nafsu manusiawi”. Narasi tersebut murni karangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Wakil Menteri Agama, Romo Syafii, telah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi santri. Kemenag menerapkan prinsip NOL TOLERANSI terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual, di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk dalam merespons kasus di Kabupaten Pati.

Konten tersebut sengaja dibuat dengan menggabungkan teks palsu yang memancing emosi untuk menciptakan kemarahan publik, kegaduhan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi.Isu terkait kekerasan seksual dan agama sangat sensitif dan rentan dijadikan bahan untuk memecah belah. Jangan telan mentah-mentah teks yang tertempel pada sebuah gambar atau video di media sosial. Validasi informasi tersebut melalui portal berita nasional yang kredibel.

702099421_17880710136580249_6986841599887817631_n

/ / / / /

WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️Beredar di media sosial unggahan yang menarasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan “Lambung Orang miskin itu tipis jadi rawan keracunan” Narasi tersebut disertai potongan foto yang seolah-olah merupakan pernyataan resmi dalam menanggapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan masyarakat kurang mampu dan menyudutkan program pemerintah.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebutkan pernyataan tersebut. Kepala BGN justru menjelaskan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pelaksana. Faktor penyebab meliputi bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, serta distribusi yang terlambat, bukan karena kondisi fisik atau “lambung” masyarakat.Data lain juga menunjukkan bahwa isu utama gizi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang, bukan ketidakmampuan tubuh menerima makanan sehat.Narasi yang beredar merupakan konten yang keliru dan menyesatkan karena memelintir informasi serta tidak sesuai dengan pernyataan resmi. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak tertentu. #waspadahoax #Carifakta #stophoax

️WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️

Beredar di media sosial unggahan yang menarasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan “Lambung Orang miskin itu tipis jadi rawan keracunan”

Narasi tersebut disertai potongan foto yang seolah-olah merupakan pernyataan resmi dalam menanggapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan masyarakat kurang mampu dan menyudutkan program pemerintah.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebutkan pernyataan tersebut. Kepala BGN justru menjelaskan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pelaksana. Faktor penyebab meliputi bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, serta distribusi yang terlambat, bukan karena kondisi fisik atau “lambung” masyarakat.

Data lain juga menunjukkan bahwa isu utama gizi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang, bukan ketidakmampuan tubuh menerima makanan sehat.

Narasi yang beredar merupakan konten yang keliru dan menyesatkan karena memelintir informasi serta tidak sesuai dengan pernyataan resmi. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak tertentu. #waspadahoax #Carifakta #stophoax

689242760_17880199752580249_8654230522513651329_n

/ / / / /

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️

0 Comments

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️Beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000/kg, sementara rakyat dalam negeri membeli dengan harga Rp13.000–Rp14.000/kg. Narasi ini kemudian dipelintir dengan opini seolah-olah pemerintah merugikan rakyat sendiri dan “lebih menguntungkan negara lain”.Faktanya klaim tersebut menyesatkan (misleading). Berdasarkan pemberitaan resmi, rencana ekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kesepakatan harga. Bahkan, pihak Malaysia justru mengajukan harga di bawah Rp10.000/kg, namun ditolak oleh Perum Bulog karena dinilai terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Bulog mengusulkan harga di kisaran Rp13.000–Rp14.000/kg karena beras yang ditawarkan termasuk kategori premium. Artinya, tidak benar bahwa Indonesia menjual beras lebih murah ke luar negeri dibanding harga dalam negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berupa tawar-menawar harga (negosiasi), bukan keputusan final ekspor. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong atau dibingkai secara tidak utuh di media sosial. Selalu cek informasi dari sumber resmi dan media kredibel sebelum menarik kesimpulan. Bijak dalam bermedia sosial sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik.

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️

Beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000/kg, sementara rakyat dalam negeri membeli dengan harga Rp13.000–Rp14.000/kg. Narasi ini kemudian dipelintir dengan opini seolah-olah pemerintah merugikan rakyat sendiri dan “lebih menguntungkan negara lain”.

Faktanya klaim tersebut menyesatkan (misleading). Berdasarkan pemberitaan resmi, rencana ekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kesepakatan harga. Bahkan, pihak Malaysia justru mengajukan harga di bawah Rp10.000/kg, namun ditolak oleh Perum Bulog karena dinilai terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Bulog mengusulkan harga di kisaran Rp13.000–Rp14.000/kg karena beras yang ditawarkan termasuk kategori premium. Artinya, tidak benar bahwa Indonesia menjual beras lebih murah ke luar negeri dibanding harga dalam negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berupa tawar-menawar harga (negosiasi), bukan keputusan final ekspor. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong atau dibingkai secara tidak utuh di media sosial. Selalu cek informasi dari sumber resmi dan media kredibel sebelum menarik kesimpulan. Bijak dalam bermedia sosial sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik.

694226320_17880198732580249_5970474948017597022_n

/ / / / / /

️HOAKS! Putusan MK Disebut Tetapkan Ibu Kota RI Tetap di Jakarta️

0 Comments

️HOAKS! Putusan MK Disebut Tetapkan Ibu Kota RI Tetap di Jakarta️Beredar video di media sosial yang menarasikan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan ibu kota negara tetap berada di Jakarta dan seolah-olah membatalkan pemindahan ke IKN. Narasi tersebut diperkuat dengan potongan pernyataan yang menyebut “putusan MK” sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Putusan MK tidak membatalkan Undang-Undang IKN, sehingga secara hukum pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota tetap sah dan berjalan. MK hanya menegaskan bahwa status ibu kota negara saat ini masih di Jakarta sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara.Artinya, IKN tidak dibatalkan, melainkan belum resmi beroperasi sebagai ibu kota karena masih menunggu penetapan administratif. Narasi yang beredar telah dipelintir dan diambil di luar konteks sehingga menyesatkan publik.Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memahami konteks utuhnya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan pemberitaan kredibel sebelum menyimpulkan suatu isu

️HOAKS! Putusan MK Disebut Tetapkan Ibu Kota RI Tetap di Jakarta️

Beredar video di media sosial yang menarasikan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan ibu kota negara tetap berada di Jakarta dan seolah-olah membatalkan pemindahan ke IKN. Narasi tersebut diperkuat dengan potongan pernyataan yang menyebut “putusan MK” sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Putusan MK tidak membatalkan Undang-Undang IKN, sehingga secara hukum pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota tetap sah dan berjalan. MK hanya menegaskan bahwa status ibu kota negara saat ini masih di Jakarta sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara.

Artinya, IKN tidak dibatalkan, melainkan belum resmi beroperasi sebagai ibu kota karena masih menunggu penetapan administratif. Narasi yang beredar telah dipelintir dan diambil di luar konteks sehingga menyesatkan publik.

Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memahami konteks utuhnya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan pemberitaan kredibel sebelum menyimpulkan suatu isu

‹ 1 2 3 4›»