Breaking News

Hoaks️: Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria
Hoaks️️: Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar
HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN
Selamat Hari Lahir Pancasila
Selamat Hari Raya Waisak

Hoax

713763325_17883558855580249_4013806061995791158_n

/ / / / / /

Hoaks️: Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria

0 Comments

️ Narasi Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria adalah Hoaks️Beredar di media sosial narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal melakukan kunjungan kerja ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak ada pejabat dari negara tersebut yang bersedia menerima. Informasi ini disertai dengan narasi provokatif seolah-olah Indonesia tidak dihargai dalam hubungan internasional.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Hingga saat ini, tidak pernah ada jadwal resmi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Italia, Austria, dan Hungaria pada tahun 2026. Dengan demikian, narasi yang menyebut adanya penolakan dari negara-negara tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan informasi yang dipelintir untuk membentuk opini negatif. Informasi seperti ini seringkali dibuat tanpa sumber yang jelas dan sengaja dikemas secara sensasional agar mudah viral di media sosial.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selalu cek fakta melalui sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan ulang. Bijak bermedia sosial sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak.

️Narasi Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria adalah Hoaks️

Beredar di media sosial narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal melakukan kunjungan kerja ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak ada pejabat dari negara tersebut yang bersedia menerima. Informasi ini disertai dengan narasi provokatif seolah-olah Indonesia tidak dihargai dalam hubungan internasional.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Hingga saat ini, tidak pernah ada jadwal resmi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Italia, Austria, dan Hungaria pada tahun 2026. Dengan demikian, narasi yang menyebut adanya penolakan dari negara-negara tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan informasi yang dipelintir untuk membentuk opini negatif. Informasi seperti ini seringkali dibuat tanpa sumber yang jelas dan sengaja dikemas secara sensasional agar mudah viral di media sosial.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selalu cek fakta melalui sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan ulang. Bijak bermedia sosial sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak.

713684807_17883304425580249_7058551763194261208_n

/ / / / / / / /

Hoaks️️: Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar

0 Comments

️Narasi Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar adalah Hoaks️Beredar di media sosial narasi yang menyebut bahwa biaya penginapan Presiden Prabowo beserta rombongan saat kunjungan ke Prancis mencapai Rp5,8 miliar, dan angka tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Informasi ini kemudian menyebar luas dan memicu opini negatif di masyarakat.Faktanya, narasi tersebut menyesatkan (hoaks). Angka Rp5,8 miliar yang beredar bukanlah biaya riil yang pasti dibayarkan negara, melainkan hanya perkiraan berdasarkan published rate (harga umum kamar hotel). Dalam praktik kunjungan kenegaraan, biaya akomodasi biasanya menggunakan tarif khusus/diplomatik, sehingga tidak sama dengan harga publik. Selain itu, tidak seluruh rombongan menginap di hotel yang sama, sehingga perhitungan yang beredar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jangan mudah percaya pada angka atau klaim yang belum jelas sumber dan konteksnya. Selalu lakukan cek fakta sebelum menyebarkan informasi, agar tidak ikut memperkeruh situasi dengan hoaks.#Carifakta #LawanHoaks #BijakBermedia

️Narasi Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar adalah Hoaks️

Beredar di media sosial narasi yang menyebut bahwa biaya penginapan Presiden Prabowo beserta rombongan saat kunjungan ke Prancis mencapai Rp5,8 miliar, dan angka tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Informasi ini kemudian menyebar luas dan memicu opini negatif di masyarakat.

Faktanya, narasi tersebut menyesatkan (hoaks). Angka Rp5,8 miliar yang beredar bukanlah biaya riil yang pasti dibayarkan negara, melainkan hanya perkiraan berdasarkan published rate (harga umum kamar hotel). Dalam praktik kunjungan kenegaraan, biaya akomodasi biasanya menggunakan tarif khusus/diplomatik, sehingga tidak sama dengan harga publik. Selain itu, tidak seluruh rombongan menginap di hotel yang sama, sehingga perhitungan yang beredar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jangan mudah percaya pada angka atau klaim yang belum jelas sumber dan konteksnya. Selalu lakukan cek fakta sebelum menyebarkan informasi, agar tidak ikut memperkeruh situasi dengan hoaks.#Carifakta #LawanHoaks #BijakBermedia

713724162_17883303939580249_2011330358007824762_n

/ / / / / /

HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN? Ini Faktanya!️Beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa sapi kurban milik pribadi Presiden Prabowo dibiayai menggunakan APBN, bahkan diklaim diberi label nama “Prabowo” pada tubuh sapi. Informasi ini disebarkan secara masif dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.Faktanya, Narasi tersebut tidak benar (hoaks). Berdasarkan hasil penelusuran, sapi yang dibagikan merupakan bagian dari program resmi pemerintah yaitu Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi, yang memang sudah dianggarkan dalam APBN dan telah menjadi program rutin sejak sebelumnya. Program ini bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah dalam momentum Idul Adha, bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Selain itu, tidak ada bukti valid bahwa sapi tersebut diberi label pilox nama “Prabowo”. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas. Pastikan selalu cek fakta sebelum membagikan, agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan menyesatkan opini publik.#CariFakta #LawanHoaks #BijakBermedia

️WASPADA HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN? Ini Faktanya!️

Beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa sapi kurban milik pribadi Presiden Prabowo dibiayai menggunakan APBN, bahkan diklaim diberi label nama “Prabowo” pada tubuh sapi. Informasi ini disebarkan secara masif dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Faktanya, Narasi tersebut tidak benar (hoaks). Berdasarkan hasil penelusuran, sapi yang dibagikan merupakan bagian dari program resmi pemerintah yaitu Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi, yang memang sudah dianggarkan dalam APBN dan telah menjadi program rutin sejak sebelumnya. Program ini bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah dalam momentum Idul Adha, bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Selain itu, tidak ada bukti valid bahwa sapi tersebut diberi label pilox nama “Prabowo”. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas. Pastikan selalu cek fakta sebelum membagikan, agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan menyesatkan opini publik.#CariFakta #LawanHoaks #BijakBermedia

709728847_17882900727580249_5227661248777054612_n

/ / / / / / /

Hoaks: Zulkifli Hasan Minta Tambahan Anggaran KOPDES Rp60,57 Triliun

0 Comments

️Waspada Hoaks: Zulkifli Hasan Minta Tambahan Anggaran KOPDES Rp60,57 Triliun yang Berujung Usulan Kenaikan Pajak 12%️Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dengan narasi yang mengklaim bahwa beliau meminta tambahan anggarn untuk Koperasi desa sebesar 60,57 Triliun dari APBN. Faktanya klaim tersebut merupakan hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi atau berita kredibel yang membenarkan bahwa Zulhas meminta tambahan anggaran hingga Rp60,57 Triliun untuk Koperasi. Foto pertama yang menampilkan Zulhas bersalaman adalah momen silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden Prabowo dan tokoh masyarakat pada Kamis (5/3/2026). Foto kedua (konferensi pers) adalah dokumentasi saat Zulhas memaparkan perkembangan seleksi pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Senin (4/5/2026), bukan sedang membahas permintaan tambahan anggaran.Berdasarkan data laporan Tirto.id, (7/7/2025), Zulhas memang pernah mengusulkan tambahan anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2026, namun jumlahnya adalah Rp272 Miliar (dari Rp137 miliar menjadi Rp410 miliar), sangat jauh dari angka fantastis Rp60,57 Triliun yang dinarasikan. Tambahan ini ditujukan untuk pendirian dan operasionalisasi KDKMP di lapangan. Oleh karena itu, narasi bahwa Zulhas meminta anggaran tambahan sebesar 60,57 triliun merupakan hoaks.

️Waspada Hoaks: Zulkifli Hasan Minta Tambahan Anggaran KOPDES Rp60,57 Triliun yang Berujung Usulan Kenaikan Pajak 12%️

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dengan narasi yang mengklaim bahwa beliau meminta tambahan anggarn untuk Koperasi desa sebesar 60,57 Triliun dari APBN. Faktanya klaim tersebut merupakan hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi atau berita kredibel yang membenarkan bahwa Zulhas meminta tambahan anggaran hingga Rp60,57 Triliun untuk Koperasi. Foto pertama yang menampilkan Zulhas bersalaman adalah momen silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden Prabowo dan tokoh masyarakat pada Kamis (5/3/2026). Foto kedua (konferensi pers) adalah dokumentasi saat Zulhas memaparkan perkembangan seleksi pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Senin (4/5/2026), bukan sedang membahas permintaan tambahan anggaran.

Berdasarkan data laporan Tirto.id, (7/7/2025), Zulhas memang pernah mengusulkan tambahan anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2026, namun jumlahnya adalah Rp272 Miliar (dari Rp137 miliar menjadi Rp410 miliar), sangat jauh dari angka fantastis Rp60,57 Triliun yang dinarasikan. Tambahan ini ditujukan untuk pendirian dan operasionalisasi KDKMP di lapangan. Oleh karena itu, narasi bahwa Zulhas meminta anggaran tambahan sebesar 60,57 triliun merupakan hoaks.

709707459_17882865732580249_7357547315384519719_n

/ / / / /

Waspada Hoaks Pemotongan Gaji ke-13 ASN️

0 Comments

️Waspada Hoaks Pemotongan Gaji ke-13 ASN️Beredar di media sosial klaim bahwa pemerintah akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri. Narasi ini muncul melalui video yang menyebut pernyataan Menteri Keuangan terkait rencana pengurangan tersebut, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya para aparatur negara yang menantikan pencairan haknya.Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemotongan gaji ke-13. Pemerintah tetap melanjutkan proses pencairan gaji ke-13 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan tidak ditemukan pernyataan resmi yang menyebut adanya pengurangan seperti yang beredar di media sosial.Masyarakat diimbau untuk selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan kebenaran berita dengan mengecek sumber resmi dan terpercaya sebelum membagikannya. Jangan mudah terprovokasi oleh konten yang belum terverifikasi agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat meresahkan publik.

️Waspada Hoaks Pemotongan Gaji ke-13 ASN️

Beredar di media sosial klaim bahwa pemerintah akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri. Narasi ini muncul melalui video yang menyebut pernyataan Menteri Keuangan terkait rencana pengurangan tersebut, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya para aparatur negara yang menantikan pencairan haknya.

Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemotongan gaji ke-13. Pemerintah tetap melanjutkan proses pencairan gaji ke-13 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan tidak ditemukan pernyataan resmi yang menyebut adanya pengurangan seperti yang beredar di media sosial.

Masyarakat diimbau untuk selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan kebenaran berita dengan mengecek sumber resmi dan terpercaya sebelum membagikannya. Jangan mudah terprovokasi oleh konten yang belum terverifikasi agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat meresahkan publik.

711786997_17882865363580249_6700309569362580805_n

/ / / / / / / / /

Waspada Hoaks Video Menkeu Bagi-Bagi Dana Untuk Idul Adha

0 Comments

Waspada Hoaks Video Menkeu Bagi-Bagi Dana Untuk Idul AdhaBeredar di media sosial TikTok sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seolah-olah menawarkan bantuan dana kepada masyarakat untuk Idul Adha. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Menkeu sedang mencari ratusan orang untuk diberikan bantuan dan meminta masyarakat segera menghubungi nomor tertentu untuk mendaftarkan diri. Konten ini pun cepat menyebar dan menarik perhatian publik karena mengatasnamakan pejabat negara.Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut merupakan potongan dari acara resmi serah terima jabatan yang tidak berkaitan dengan pembagian dana. Selain itu, audio dalam video diduga telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sehingga seolah-olah Menkeu menyampaikan pernyataan tersebut. Tidak ada pernyataan resmi maupun program pemerintah yang menawarkan bantuan seperti yang diklaim dalam video tersebut.Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau lembaga resmi. Jangan mudah percaya dengan informasi yang mencurigakan, terlebih jika disertai ajakan untuk menghubungi nomor tertentu atau memberikan data pribadi. Pastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi dan terpercaya sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang merugikan.

Waspada Hoaks Video Menkeu Bagi-Bagi Dana Untuk Idul Adha

Beredar di media sosial TikTok sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seolah-olah menawarkan bantuan dana kepada masyarakat untuk Idul Adha. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Menkeu sedang mencari ratusan orang untuk diberikan bantuan dan meminta masyarakat segera menghubungi nomor tertentu untuk mendaftarkan diri. Konten ini pun cepat menyebar dan menarik perhatian publik karena mengatasnamakan pejabat negara.

Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut merupakan potongan dari acara resmi serah terima jabatan yang tidak berkaitan dengan pembagian dana. Selain itu, audio dalam video diduga telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sehingga seolah-olah Menkeu menyampaikan pernyataan tersebut. Tidak ada pernyataan resmi maupun program pemerintah yang menawarkan bantuan seperti yang diklaim dalam video tersebut.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau lembaga resmi. Jangan mudah percaya dengan informasi yang mencurigakan, terlebih jika disertai ajakan untuk menghubungi nomor tertentu atau memberikan data pribadi. Pastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi dan terpercaya sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang merugikan.

707308834_17882205882580249_8342091859433887899_n

/ / / / / /

WASPADA HOAKS: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026️

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026️Sebuah unggahan di media sosial Instagram menyebutkan bahwa kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. Narasi tersebut bahkan mencantumkan daftar mobil populer seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, hingga Honda HR-V yang disebut tidak lagi boleh menggunakan Pertalite.Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoaks. PT Pertamina Patra Niaga telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada aturan resmi maupun kebijakan pemerintah yang melarang kendaraan di atas 1.400 cc membeli Pertalite per 1 Juni 2026. Pihak Kementerian ESDM dan BPH Migas juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru terkait pembatasan tersebut, dan informasi yang beredar di media sosial adalah tidak sesuai fakta. Meski memang ada wacana pembatasan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, namun hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diberlakukan seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi viral tanpa sumber resmi. Selalu cek kebenaran berita melalui website atau akun resmi instansi terkait. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

️WASPADA HOAKS: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026️

Sebuah unggahan di media sosial Instagram menyebutkan bahwa kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. Narasi tersebut bahkan mencantumkan daftar mobil populer seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, hingga Honda HR-V yang disebut tidak lagi boleh menggunakan Pertalite.

Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoaks. PT Pertamina Patra Niaga telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada aturan resmi maupun kebijakan pemerintah yang melarang kendaraan di atas 1.400 cc membeli Pertalite per 1 Juni 2026. Pihak Kementerian ESDM dan BPH Migas juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru terkait pembatasan tersebut, dan informasi yang beredar di media sosial adalah tidak sesuai fakta. Meski memang ada wacana pembatasan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, namun hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diberlakukan seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi viral tanpa sumber resmi. Selalu cek kebenaran berita melalui website atau akun resmi instansi terkait. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

707914301_17882205135580249_207410780955787836_n

/ / / / / /

WASPADA HOAKS: Bantuan Dana Pensiun untuk Semua Pensiunan️

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Bantuan Dana Pensiun untuk Semua Pensiunan️Sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai program “Bantuan Dana Pensiun untuk Semua Pensiunan” yang diklaim berasal dari pemerintah, bahkan mencatut nama Menteri Keuangan. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa pensiunan dari berbagai sektor (ASN, TNI, Polri, BUMN, hingga swasta) bisa mendapatkan bantuan dana dengan cara mendaftar melalui tautan tertentu.Faktanya, informasi tersebut tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun Kementerian Keuangan terkait program bantuan dana pensiun seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Konten ini diduga merupakan modus penipuan untuk menarik perhatian masyarakat agar mengakses tautan tertentu atau memberikan data pribadi.Masyarakat dihimbau untuk selalu cek kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah. Jangan mudah percaya pada informasi yang mencatut nama pejabat tanpa bukti valid. Hindari mengklik tautan mencurigakan atau membagikan data pribadi.

️WASPADA HOAKS: Bantuan Dana Pensiun untuk Semua Pensiunan️

Sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai program “Bantuan Dana Pensiun untuk Semua Pensiunan” yang diklaim berasal dari pemerintah, bahkan mencatut nama Menteri Keuangan. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa pensiunan dari berbagai sektor (ASN, TNI, Polri, BUMN, hingga swasta) bisa mendapatkan bantuan dana dengan cara mendaftar melalui tautan tertentu.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun Kementerian Keuangan terkait program bantuan dana pensiun seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Konten ini diduga merupakan modus penipuan untuk menarik perhatian masyarakat agar mengakses tautan tertentu atau memberikan data pribadi.

Masyarakat dihimbau untuk selalu cek kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah. Jangan mudah percaya pada informasi yang mencatut nama pejabat tanpa bukti valid. Hindari mengklik tautan mencurigakan atau membagikan data pribadi.

707476210_17882204679580249_2208144272658146271_n

/ / / / / / /

Hoaks️: Indonesia Berhenti Pakai Dolar AS dan Sepenuhnya Pindah ke Yuan China

0 Comments

️Narasi Indonesia Berhenti Pakai Dolar AS dan Sepenuhnya Pindah ke Yuan China adalah Hoaks️Telah beredar sebuah unggahan video di platform Facebook oleh akun "Warung Samudra" yang menyebarkan narasi bahwa Indonesia akan berhenti menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Dalam unggahan tersebut, diklaim bahwa Indonesia secara penuh berpindah menggunakan Yuan yang merupakan mata uang China, serta disebutkan pula adanya rencana penerbitan Panda Bond untuk memperkuat nilai tukar Rupiah.Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Indonesia secara penuh meninggalkan dolar AS dan menggantinya dengan Yuan adalah tidak benar atau hoaks. Merujuk pada siaran pers resmi Bank Indonesia (bi.go.id) pada 13 April 2026, memang benar bahwa sistem transaksi perdagangan internasional yang menggunakan mata uang lokal masing-masing negara (local currency transaction) mengalami peningkatan hingga dua kali lipat pada akhir tahun 2025. Namun, Bank Indonesia menegaskan bahwa nilai penggunaan mata uang lokal tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total transaksi yang menggunakan dolar AS. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia hingga saat ini masih dihitung dalam bentuk dolar AS (*USD*). Sejauh ini, sama sekali tidak ditemukan laporan resmi yang membenarkan transisi penuh dari dolar AS ke Yuan.Narasi hoaks ini diduga kuat sengaja dihembuskan di tengah ramainya perbincangan publik mengenai nilai tukar Rupiah yang sedang melemah. Melansir dari laporan antaranews.com pada 18 Mei 2026, nilai tukar Rupiah memang sempat menyentuh angka Rp17.630 per dolar AS. Pelemahan ini murni dipengaruhi oleh kondisi penguatan dolar secara global dan tingginya tekanan ekonomi internasional yang membuat transaksi berbasis dolar menjadi lebih mahal bagi Indonesia, bukan karena adanya kebijakan penggantian mata uang ke Yuan.

️Narasi Indonesia Berhenti Pakai Dolar AS dan Sepenuhnya Pindah ke Yuan China adalah Hoaks️

Telah beredar sebuah unggahan video di platform Facebook oleh akun “Warung Samudra” yang menyebarkan narasi bahwa Indonesia akan berhenti menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Dalam unggahan tersebut, diklaim bahwa Indonesia secara penuh berpindah menggunakan Yuan yang merupakan mata uang China, serta disebutkan pula adanya rencana penerbitan Panda Bond untuk memperkuat nilai tukar Rupiah.

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Indonesia secara penuh meninggalkan dolar AS dan menggantinya dengan Yuan adalah tidak benar atau hoaks. Merujuk pada siaran pers resmi Bank Indonesia (bi.go.id) pada 13 April 2026, memang benar bahwa sistem transaksi perdagangan internasional yang menggunakan mata uang lokal masing-masing negara (local currency transaction) mengalami peningkatan hingga dua kali lipat pada akhir tahun 2025. Namun, Bank Indonesia menegaskan bahwa nilai penggunaan mata uang lokal tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total transaksi yang menggunakan dolar AS. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia hingga saat ini masih dihitung dalam bentuk dolar AS (*USD*).

Sejauh ini, sama sekali tidak ditemukan laporan resmi yang membenarkan transisi penuh dari dolar AS ke Yuan.Narasi hoaks ini diduga kuat sengaja dihembuskan di tengah ramainya perbincangan publik mengenai nilai tukar Rupiah yang sedang melemah. Melansir dari laporan antaranews.com pada 18 Mei 2026, nilai tukar Rupiah memang sempat menyentuh angka Rp17.630 per dolar AS. Pelemahan ini murni dipengaruhi oleh kondisi penguatan dolar secara global dan tingginya tekanan ekonomi internasional yang membuat transaksi berbasis dolar menjadi lebih mahal bagi Indonesia, bukan karena adanya kebijakan penggantian mata uang ke Yuan.

704933118_17881873734580249_7260131202944801952_n

/ / / / /

Hoaks: Program bantuan peternakan berupa bibit ayam gratis tahun 2026

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menawarkan program bantuan peternakan berupa bibit ayam gratis tahun 2026. Dalam postingan tersebut, masyarakat diminta untuk segera mendaftar melalui tautan tertentu dengan iming-iming kuota terbatas, serta dijanjikan berbagai manfaat seperti peningkatan produksi dan pendapatan peternak. Narasi ini diketahui cepat menyebar dan menarik perhatian, khususnya bagi masyarakat yang bergerak di bidang peternakan.Namun, informasi tersebut patut dicurigai sebagai hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi dari instansi pemerintah terkait adanya program bantuan bibit ayam dengan mekanisme pendaftaran melalui tautan yang beredar. Selain itu, pola penggunaan link tidak resmi, ajakan mendesak untuk segera mendaftar, serta tampilan visual yang meyakinkan merupakan ciri umum penipuan atau informasi palsu yang bertujuan mengumpulkan data pribadi masyarakat.Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau mengisi data pribadi pada situs yang tidak jelas sumbernya. Selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah atau lembaga terpercaya sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Tetap waspada agar tidak menjadi korban penipuan berkedok bantuan sosial atau program pemerintah.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menawarkan program bantuan peternakan berupa bibit ayam gratis tahun 2026. Dalam postingan tersebut, masyarakat diminta untuk segera mendaftar melalui tautan tertentu dengan iming-iming kuota terbatas, serta dijanjikan berbagai manfaat seperti peningkatan produksi dan pendapatan peternak. Narasi ini diketahui cepat menyebar dan menarik perhatian, khususnya bagi masyarakat yang bergerak di bidang peternakan.

Namun, informasi tersebut patut dicurigai sebagai hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi dari instansi pemerintah terkait adanya program bantuan bibit ayam dengan mekanisme pendaftaran melalui tautan yang beredar. Selain itu, pola penggunaan link tidak resmi, ajakan mendesak untuk segera mendaftar, serta tampilan visual yang meyakinkan merupakan ciri umum penipuan atau informasi palsu yang bertujuan mengumpulkan data pribadi masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau mengisi data pribadi pada situs yang tidak jelas sumbernya. Selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah atau lembaga terpercaya sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Tetap waspada agar tidak menjadi korban penipuan berkedok bantuan sosial atau program pemerintah.

1 2 3 4›»