Breaking News

Hoaks️: Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria
Hoaks️️: Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar
HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN
Selamat Hari Lahir Pancasila
Selamat Hari Raya Waisak

Misinformasi

713724162_17883303939580249_2011330358007824762_n

/ / / / / /

HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN? Ini Faktanya!️Beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa sapi kurban milik pribadi Presiden Prabowo dibiayai menggunakan APBN, bahkan diklaim diberi label nama “Prabowo” pada tubuh sapi. Informasi ini disebarkan secara masif dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.Faktanya, Narasi tersebut tidak benar (hoaks). Berdasarkan hasil penelusuran, sapi yang dibagikan merupakan bagian dari program resmi pemerintah yaitu Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi, yang memang sudah dianggarkan dalam APBN dan telah menjadi program rutin sejak sebelumnya. Program ini bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah dalam momentum Idul Adha, bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Selain itu, tidak ada bukti valid bahwa sapi tersebut diberi label pilox nama “Prabowo”. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas. Pastikan selalu cek fakta sebelum membagikan, agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan menyesatkan opini publik.#CariFakta #LawanHoaks #BijakBermedia

️WASPADA HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN? Ini Faktanya!️

Beredar narasi di media sosial yang menyebut bahwa sapi kurban milik pribadi Presiden Prabowo dibiayai menggunakan APBN, bahkan diklaim diberi label nama “Prabowo” pada tubuh sapi. Informasi ini disebarkan secara masif dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Faktanya, Narasi tersebut tidak benar (hoaks). Berdasarkan hasil penelusuran, sapi yang dibagikan merupakan bagian dari program resmi pemerintah yaitu Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi, yang memang sudah dianggarkan dalam APBN dan telah menjadi program rutin sejak sebelumnya. Program ini bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah dalam momentum Idul Adha, bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Selain itu, tidak ada bukti valid bahwa sapi tersebut diberi label pilox nama “Prabowo”. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas. Pastikan selalu cek fakta sebelum membagikan, agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan menyesatkan opini publik.#CariFakta #LawanHoaks #BijakBermedia

702564541_17881372203580249_2131738449543509589_n

/ / / / / / / / / /

️Hoaks: Rupiah Melemah Karena Indonesia Tolak Pinjaman IMF️

0 Comments

️ Rupiah Melemah Bukan Karena Indonesia Tolak Pinjaman IMF️Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan karena Indonesia menolak pinjaman utang dari IMF Amerika. Narasi tersebut disebarkan dengan judul provokatif seolah-olah ada hubungan langsung antara penolakan pinjaman IMF dan pelemahan rupiah.Faktanya, narasi tersebut adalah hoaks. Dilansir dari dari Kompas.com, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, bukan karena penolakan pinjaman IMF.Beberapa penyebab utama yang dijelaskan oleh para ekonom antara lain; Menguatnya dolar AS akibat kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS (The Fed), Lonjakan harga minyak dunia yang memicu inflasi global, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Arus modal asing yang keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, Persepsi dan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestikTidak ada informasi kredibel yang menyebut bahwa penolakan pinjaman IMF menjadi penyebab melemahnya rupiah. Kesimpulannya klaim yang menyebut rupiah melemah karena Indonesia menolak utang dari IMF adalah hoaks dan menyesatkan.Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang menggunakan narasi sensasional. Selalu cari fakta dari sumber resmi dan media terpercaya sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

️Rupiah Melemah Bukan Karena Indonesia Tolak Pinjaman IMF️

Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan karena Indonesia menolak pinjaman utang dari IMF Amerika. Narasi tersebut disebarkan dengan judul provokatif seolah-olah ada hubungan langsung antara penolakan pinjaman IMF dan pelemahan rupiah.Faktanya, narasi tersebut adalah hoaks. Dilansir dari dari Kompas.com, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, bukan karena penolakan pinjaman IMF.

Beberapa penyebab utama yang dijelaskan oleh para ekonom antara lain; Menguatnya dolar AS akibat kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS (The Fed), Lonjakan harga minyak dunia yang memicu inflasi global, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Arus modal asing yang keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, Persepsi dan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestik

Tidak ada informasi kredibel yang menyebut bahwa penolakan pinjaman IMF menjadi penyebab melemahnya rupiah. Kesimpulannya klaim yang menyebut rupiah melemah karena Indonesia menolak utang dari IMF adalah hoaks dan menyesatkan.

Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang menggunakan narasi sensasional. Selalu cari fakta dari sumber resmi dan media terpercaya sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

702099421_17880710136580249_6986841599887817631_n

/ / / / /

WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️Beredar di media sosial unggahan yang menarasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan “Lambung Orang miskin itu tipis jadi rawan keracunan” Narasi tersebut disertai potongan foto yang seolah-olah merupakan pernyataan resmi dalam menanggapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan masyarakat kurang mampu dan menyudutkan program pemerintah.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebutkan pernyataan tersebut. Kepala BGN justru menjelaskan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pelaksana. Faktor penyebab meliputi bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, serta distribusi yang terlambat, bukan karena kondisi fisik atau “lambung” masyarakat.Data lain juga menunjukkan bahwa isu utama gizi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang, bukan ketidakmampuan tubuh menerima makanan sehat.Narasi yang beredar merupakan konten yang keliru dan menyesatkan karena memelintir informasi serta tidak sesuai dengan pernyataan resmi. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak tertentu. #waspadahoax #Carifakta #stophoax

️WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️

Beredar di media sosial unggahan yang menarasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan “Lambung Orang miskin itu tipis jadi rawan keracunan”

Narasi tersebut disertai potongan foto yang seolah-olah merupakan pernyataan resmi dalam menanggapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan masyarakat kurang mampu dan menyudutkan program pemerintah.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebutkan pernyataan tersebut. Kepala BGN justru menjelaskan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pelaksana. Faktor penyebab meliputi bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, serta distribusi yang terlambat, bukan karena kondisi fisik atau “lambung” masyarakat.

Data lain juga menunjukkan bahwa isu utama gizi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang, bukan ketidakmampuan tubuh menerima makanan sehat.

Narasi yang beredar merupakan konten yang keliru dan menyesatkan karena memelintir informasi serta tidak sesuai dengan pernyataan resmi. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak tertentu. #waspadahoax #Carifakta #stophoax

689242760_17880199752580249_8654230522513651329_n

/ / / / /

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️

0 Comments

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️Beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000/kg, sementara rakyat dalam negeri membeli dengan harga Rp13.000–Rp14.000/kg. Narasi ini kemudian dipelintir dengan opini seolah-olah pemerintah merugikan rakyat sendiri dan “lebih menguntungkan negara lain”.Faktanya klaim tersebut menyesatkan (misleading). Berdasarkan pemberitaan resmi, rencana ekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kesepakatan harga. Bahkan, pihak Malaysia justru mengajukan harga di bawah Rp10.000/kg, namun ditolak oleh Perum Bulog karena dinilai terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Bulog mengusulkan harga di kisaran Rp13.000–Rp14.000/kg karena beras yang ditawarkan termasuk kategori premium. Artinya, tidak benar bahwa Indonesia menjual beras lebih murah ke luar negeri dibanding harga dalam negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berupa tawar-menawar harga (negosiasi), bukan keputusan final ekspor. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong atau dibingkai secara tidak utuh di media sosial. Selalu cek informasi dari sumber resmi dan media kredibel sebelum menarik kesimpulan. Bijak dalam bermedia sosial sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik.

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️

Beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000/kg, sementara rakyat dalam negeri membeli dengan harga Rp13.000–Rp14.000/kg. Narasi ini kemudian dipelintir dengan opini seolah-olah pemerintah merugikan rakyat sendiri dan “lebih menguntungkan negara lain”.

Faktanya klaim tersebut menyesatkan (misleading). Berdasarkan pemberitaan resmi, rencana ekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kesepakatan harga. Bahkan, pihak Malaysia justru mengajukan harga di bawah Rp10.000/kg, namun ditolak oleh Perum Bulog karena dinilai terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Bulog mengusulkan harga di kisaran Rp13.000–Rp14.000/kg karena beras yang ditawarkan termasuk kategori premium. Artinya, tidak benar bahwa Indonesia menjual beras lebih murah ke luar negeri dibanding harga dalam negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berupa tawar-menawar harga (negosiasi), bukan keputusan final ekspor. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong atau dibingkai secara tidak utuh di media sosial. Selalu cek informasi dari sumber resmi dan media kredibel sebelum menarik kesimpulan. Bijak dalam bermedia sosial sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik.

694733897_17879890059580249_691075987819166159_n

/ / / / / / /

Hoaks: Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos Rp700 Ribu per Pasang

0 Comments

️ Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos Rp700 Ribu per Pasang adalah Hoaks ️Sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Saifullah Yusuf saat memberikan sepatu kepada siswa, disertai narasi bahwa program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengalokasikan anggaran hingga Rp27,5 miliar untuk pengadaan sepatu. Dalam unggahan tersebut juga diklaim bahwa harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang, jauh di atas harga pasar, sehingga menimbulkan dugaan pemborosan atau mark up anggaran.Narasi ini kemudian viral dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran negara.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Klarifikasi resmi dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa narasi mengenai adanya penggelembungan harga sepatu hingga Rp700 ribu per pasang adalah keliru dan menyesatkan. Informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai dengan data sebenarnya.Mengutip pemberitaan Kompas TV, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut juga telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI, sehingga dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

️Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos Rp700 Ribu per Pasang adalah Hoaks ️

Sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Saifullah Yusuf saat memberikan sepatu kepada siswa, disertai narasi bahwa program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengalokasikan anggaran hingga Rp27,5 miliar untuk pengadaan sepatu. Dalam unggahan tersebut juga diklaim bahwa harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang, jauh di atas harga pasar, sehingga menimbulkan dugaan pemborosan atau mark up anggaran.

Narasi ini kemudian viral dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran negara.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Klarifikasi resmi dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa narasi mengenai adanya penggelembungan harga sepatu hingga Rp700 ribu per pasang adalah keliru dan menyesatkan. Informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai dengan data sebenarnya.

Mengutip pemberitaan Kompas TV, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut juga telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI, sehingga dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

689559829_17879888448580249_5604446493441713151_n

/ / / / / /

️HOAKS! Semua Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Mulai 2026️

0 Comments

️ HOAKS! Semua Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Mulai 2026️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa setiap bayi yang lahir di Indonesia akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan tanpa perlu didaftarkan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada 26 April 2026, sehingga menimbulkan anggapan bahwa seluruh bayi akan langsung mendapatkan jaminan kesehatan secara otomatis.Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar (hoaks). Berdasarkan penjelasan dari BPJS Kesehatan, tidak semua bayi baru lahir otomatis menjadi peserta aktif. Bayi memang bisa langsung dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi hanya berlaku bagi bayi dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).Selain itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya aktif. Artinya, tidak ada kebijakan bahwa semua bayi otomatis terdaftar tanpa proses administrasi.Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi seperti BPJS Kesehatan atau regulasi pemerintah. Bijak dalam menerima dan membagikan informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik.

️HOAKS! Semua Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Mulai 2026️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa setiap bayi yang lahir di Indonesia akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan tanpa perlu didaftarkan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada 26 April 2026, sehingga menimbulkan anggapan bahwa seluruh bayi akan langsung mendapatkan jaminan kesehatan secara otomatis.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar (hoaks). Berdasarkan penjelasan dari BPJS Kesehatan, tidak semua bayi baru lahir otomatis menjadi peserta aktif. Bayi memang bisa langsung dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi hanya berlaku bagi bayi dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selain itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya aktif. Artinya, tidak ada kebijakan bahwa semua bayi otomatis terdaftar tanpa proses administrasi.

Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi seperti BPJS Kesehatan atau regulasi pemerintah. Bijak dalam menerima dan membagikan informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik.

686026201_17879372976580249_1895540779600728008_n

/ / / / / / /

Hoaks️️: Presiden Prabowo Bohongi Rakyat Saat Kampanye

0 Comments

️Presiden Prabowo Bohongi Rakyat Saat Kampanye adalah Hoaks️Beredar sebuah video di media sosial Facebook menampilkan Prabowo Subianto yang seolah-olah mengakui telah membohongi rakyat Indonesia saat masa kampanye pemilihan presiden. Video tersebut disertai narasi provokatif seperti, “Ternyata janji ini janji itu waktu kampanye itu bohong. Astaga naga, kalau pemimpin sudah berani berbohong kepada rakyat, terus apa yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini.”Unggahan ini ramai dibagikan dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai pengakuan langsung dari seorang pemimpin kepada masyarakat.Faktanya: Informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Video yang beredar merupakan potongan tayangan lama yang diambil di luar konteks aslinya. Dalam video lengkapnya, Prabowo justru membantah pernah membuat janji kampanye yang tidak realistis, termasuk isu kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mengakui telah membohongi rakyat. Dengan demikian, narasi yang beredar telah dipelintir dan menyesatkan.Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video yang tidak utuh. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan kredibel.

Presiden Prabowo Bohongi Rakyat Saat Kampanye adalah Hoaks️

Beredar sebuah video di media sosial Facebook menampilkan Prabowo Subianto yang seolah-olah mengakui telah membohongi rakyat Indonesia saat masa kampanye pemilihan presiden. Video tersebut disertai narasi provokatif seperti, “Ternyata janji ini janji itu waktu kampanye itu bohong. Astaga naga, kalau pemimpin sudah berani berbohong kepada rakyat, terus apa yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini.”

Unggahan ini ramai dibagikan dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai pengakuan langsung dari seorang pemimpin kepada masyarakat.

Faktanya: Informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Video yang beredar merupakan potongan tayangan lama yang diambil di luar konteks aslinya. Dalam video lengkapnya, Prabowo justru membantah pernah membuat janji kampanye yang tidak realistis, termasuk isu kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mengakui telah membohongi rakyat. Dengan demikian, narasi yang beredar telah dipelintir dan menyesatkan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video yang tidak utuh. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan kredibel.

685712450_17879371236580249_2100678996193961304_n

/ / / / / / /

️HOAKS! Rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 Khusus Lulusan SMA Resmi Dibuka ️

0 Comments

️HOAKS! Rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 Khusus Lulusan SMA Resmi Dibuka ️Beredar sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai rekrutmen CPNS Bea Cukai tahun 2026 yang diklaim telah resmi dibuka, khusus untuk lulusan SMA/sederajat. Dalam unggahan tersebut juga dicantumkan berbagai persyaratan seperti WNI, usia minimal 18 tahun, tidak pernah dipidana, serta dokumen yang harus disiapkan. Selain itu, masyarakat diarahkan untuk mengakses tautan pendaftaran melalui link yang tersedia di bio akun.Informasi ini disebarkan dengan tampilan visual yang meyakinkan sehingga menarik perhatian masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya peluang menjadi aparatur sipil negara.Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan CPNS Bea Cukai 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Rekrutmen CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, seperti portal SSCASN dan situs resmi instansi terkait. Unggahan seperti ini biasanya menggunakan desain menarik dan informasi umum untuk mengelabui masyarakat, bahkan berpotensi menjadi modus penipuan atau pencurian data pribadi.Pastikan selalu mengecek informasi CPNS melalui situs resmi pemerintah. Jangan mudah percaya dengan unggahan di media sosial yang mencantumkan link tidak resmi.

️HOAKS! Rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 Khusus Lulusan SMA Resmi Dibuka ️

Beredar sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai rekrutmen CPNS Bea Cukai tahun 2026 yang diklaim telah resmi dibuka, khusus untuk lulusan SMA/sederajat. Dalam unggahan tersebut juga dicantumkan berbagai persyaratan seperti WNI, usia minimal 18 tahun, tidak pernah dipidana, serta dokumen yang harus disiapkan. Selain itu, masyarakat diarahkan untuk mengakses tautan pendaftaran melalui link yang tersedia di bio akun.Informasi ini disebarkan dengan tampilan visual yang meyakinkan sehingga menarik perhatian masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya peluang menjadi aparatur sipil negara.

Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan CPNS Bea Cukai 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekrutmen CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, seperti portal SSCASN dan situs resmi instansi terkait. Unggahan seperti ini biasanya menggunakan desain menarik dan informasi umum untuk mengelabui masyarakat, bahkan berpotensi menjadi modus penipuan atau pencurian data pribadi.

Pastikan selalu mengecek informasi CPNS melalui situs resmi pemerintah. Jangan mudah percaya dengan unggahan di media sosial yang mencantumkan link tidak resmi.

688053640_17878568736580249_1120463707439742479_n

/ / / / / /

Hoaks! Bank Swasta ‘Runtuh’ Akibat Dipaksa Biayai Program MBG dan Koperasi Merah Putih

0 Comments

️Waspada Klaim Bank Swasta 'Runtuh' Akibat Dipaksa Biayai Program MBG dan Koperasi Merah Putih adalah Hoaks️Telah beredar sebuah video di media sosial TikTok yang menyebarkan narasi bahwa bank-bank swasta di Indonesia akan mengalami keruntuhan. Narasi dalam video tersebut mengklaim bahwa hal ini terjadi karena perbankan swasta "dipaksa" oleh pemerintah untuk menanggung dan membiayai program MBG serta Koperasi Merah Putih.Faktanya informasi tersebut adalah hoaks dan sangat menyesatkan. Berdasarkan penelusuran fakta yang ada, hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia yang mewajibkan apalagi memaksa bank-bank swasta untuk membiayai program MBG maupun Koperasi Merah Putih. Program Koperasi Merah Putih adalah bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Pembiayaan untuk program ini dapat bersumber dari anggaran negara, yakni APBN atau APBD. Jika ada skema pembiayaan formal yang melibatkan perbankan, sifatnya adalah sukarela dan murni berbasis pada kelayakan usaha (profesionalitas bisnis), bukan merupakan paksaan terhadap lembaga perbankan swasta.

️Waspada Klaim Bank Swasta ‘Runtuh’ Akibat Dipaksa Biayai Program MBG dan Koperasi Merah Putih adalah Hoaks️

Telah beredar sebuah video di media sosial TikTok yang menyebarkan narasi bahwa bank-bank swasta di Indonesia akan mengalami keruntuhan. Narasi dalam video tersebut mengklaim bahwa hal ini terjadi karena perbankan swasta “dipaksa” oleh pemerintah untuk menanggung dan membiayai program MBG serta Koperasi Merah Putih.

Faktanya informasi tersebut adalah hoaks dan sangat menyesatkan. Berdasarkan penelusuran fakta yang ada, hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia yang mewajibkan apalagi memaksa bank-bank swasta untuk membiayai program MBG maupun Koperasi Merah Putih. Program Koperasi Merah Putih adalah bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Pembiayaan untuk program ini dapat bersumber dari anggaran negara, yakni APBN atau APBD. Jika ada skema pembiayaan formal yang melibatkan perbankan, sifatnya adalah sukarela dan murni berbasis pada kelayakan usaha (profesionalitas bisnis), bukan merupakan paksaan terhadap lembaga perbankan swasta.

685829835_17878190376580249_7029931935786251375_n

/ / / / / /

Hoaks! ️Patungan APBN untuk Lunasi Utang Negara

0 Comments

️Patungan APBN untuk Lunasi Utang Negara adalah Hoaks ️Beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengklaim pemerintah membuka program “patungan APBN” untuk membantu melunasi utang negara, lengkap dengan tampilan seolah-olah berasal dari lembaga resmi.Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau Hoaks. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada program resmi pemerintah yang mengajak masyarakat untuk berdonasi atau melakukan patungan guna membayar utang negara. Seluruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan, bukan melalui donasi publik.Tampilan yang beredar di media sosial tersebut diduga merupakan hasil rekayasa atau manipulasi digital yang dibuat menyerupai platform donasi. Hal ini merupakan salah satu modus penyebaran informasi palsu yang memanfaatkan isu ekonomi agar terlihat kredibel dan mudah dipercaya oleh masyarakat.

️Patungan APBN untuk Lunasi Utang Negara adalah Hoaks ️

Beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengklaim pemerintah membuka program “patungan APBN” untuk membantu melunasi utang negara, lengkap dengan tampilan seolah-olah berasal dari lembaga resmi.

Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau Hoaks. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada program resmi pemerintah yang mengajak masyarakat untuk berdonasi atau melakukan patungan guna membayar utang negara. Seluruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan, bukan melalui donasi publik.

Tampilan yang beredar di media sosial tersebut diduga merupakan hasil rekayasa atau manipulasi digital yang dibuat menyerupai platform donasi. Hal ini merupakan salah satu modus penyebaran informasi palsu yang memanfaatkan isu ekonomi agar terlihat kredibel dan mudah dipercaya oleh masyarakat.

1 2 3 4