KLARIFIKASI NARASI: Orang Papua Mengusir Pendatang dari Pekerjaan Pemerintahan

Beredar di media sosial video dan narasi yang menyebutkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) “mengusir pegawai pendatang” dan mengambil alih pekerjaan, khususnya di sektor pemerintahan. Narasi ini sering dibumbui kalimat provokatif seperti “pendatang menguasai semua bidang” sehingga memicu sentimen negatif dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Faktanya narasi tersebut tidak utuh dan cenderung menyesatkan. Dalam konteks Papua, memang terdapat kebijakan afirmasi berdasarkan Otonomi Khusus (Otsus) yang memberikan prioritas atau kuota khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam praktiknya, sejumlah daerah di Papua bahkan menetapkan kuota hingga 80% formasi ASN untuk OAP sebagai bentuk keberpihakan dan perlindungan hak masyarakat asli. Kebijakan ini merupakan bagian dari politik afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan OAP dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga secara resmi membagi formasi ASN antara OAP dan non-OAP, sehingga bukan berarti semua posisi diambil alih, melainkan diatur sesuai kebijakan.

Kesimpulannya video yang beredar seringkali dipotong tanpa konteks dan digunakan untuk membangun narasi konflik. Padahal, realitanya adalah adanya aturan resmi yang memang memprioritaskan OAP dalam sebagian posisi ASN, bukan tindakan sepihak atau diskriminasi. Jangan mudah terprovokasi oleh konten viral yang belum jelas konteksnya. Pahami kebijakan secara utuh sebelum menyimpulkan. Mari bijak bermedia sosial dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik antar kelompok.