Breaking News

Hoaks: Program Bantuan Ternak Gratis
Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang
Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030
Disinformasi “Praktik teror di rezim Prabowo Subianto”
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Berita Palsu

658401341_17871539490580249_7067479683301549881_n

/ / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan potongan suara Presiden Prabowo yang diklaim menyatakan bahwa Indonesia siap berperang. Unggahan tersebut disertai dengan narasi provokatif: “Merinding!! Ketegasan Prabowo bersama Indonesia untuk berperang, kami siap.”Faktanya, klaim tersebut merupakan Hoaks. Potongan suara tersebut merupakan bagian dari konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 April 2025. Dalam pernyataan aslinya, Presiden Prabowo tidak mengatakan “berperang”, melainkan “berperan”. Makna pernyataan tersebut merujuk pada kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, bukan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam peperangan seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan informasi yang tidak utuh.Selalu lakukan cek dan ricek dari sumber resmi sebelum membagikan konten. Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan hentikan penyebaran hoaks demi menjaga informasi yang sehat dan akurat.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan potongan suara Presiden Prabowo yang diklaim menyatakan bahwa Indonesia siap berperang. Unggahan tersebut disertai dengan narasi provokatif: “Merinding!! Ketegasan Prabowo bersama Indonesia untuk berperang, kami siap.”

Faktanya, klaim tersebut merupakan Hoaks. Potongan suara tersebut merupakan bagian dari konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 April 2025. Dalam pernyataan aslinya, Presiden Prabowo tidak mengatakan “berperang”, melainkan “berperan”. Makna pernyataan tersebut merujuk pada kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, bukan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam peperangan seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan informasi yang tidak utuh.Selalu lakukan cek dan ricek dari sumber resmi sebelum membagikan konten. Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan hentikan penyebaran hoaks demi menjaga informasi yang sehat dan akurat.

650982501_17869123944580249_5986766242791691761_n

/ / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto siap menghentikan program MBG (Makan Bergizi Gratis) jika rakyat tidak bahagia dengan program tersebut

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Facebook dari akun Murshid 2 pada 11 Maret 2026 yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto siap menghentikan program MBG (Makan Bergizi Gratis) jika rakyat tidak bahagia dengan program tersebut. Unggahan ini kemudian menyebar dan memicu berbagai komentar dari warganet.Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoaks.Tidak ditemukan sumber resmi maupun pernyataan dari pemerintah yang mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Hingga saat ini, berbagai pemberitaan justru menyebutkan bahwa program MBG terus berjalan dan jumlah penerima manfaatnya semakin bertambah di berbagai daerah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan tepercaya sebelum membagikannya agar tidak turut menyebarkan hoaks.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Facebook dari akun Murshid 2 pada 11 Maret 2026 yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto siap menghentikan program MBG (Makan Bergizi Gratis) jika rakyat tidak bahagia dengan program tersebut. Unggahan ini kemudian menyebar dan memicu berbagai komentar dari warganet.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Tidak ditemukan sumber resmi maupun pernyataan dari pemerintah yang mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Hingga saat ini, berbagai pemberitaan justru menyebutkan bahwa program MBG terus berjalan dan jumlah penerima manfaatnya semakin bertambah di berbagai daerah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan tepercaya sebelum membagikannya agar tidak turut menyebarkan hoaks.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

651175176_17868964662580249_5231165010463242479_n

/ / / / / /

Hoaks: Kartu Prakerja tahun 2026 telah dibuka dan peserta berkesempatan memperoleh insentif sebesar Rp4,2 juta pada bulan Ramadan.

0 Comments

️Waspada Modus Penipuan Berkedok Program Bantuan di Sosial Media ️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pendaftaran Kartu Prakerja tahun 2026 telah dibuka dan peserta berkesempatan memperoleh insentif sebesar Rp4,2 juta pada bulan Ramadan.Faktanya, informasi tersebut adalah Hoaks. .Bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan harapan sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu. Modus penipuan berkedok program bantuan pemerintah kerap beredar di media sosial dengan tujuan menarik perhatian masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan. Hoaks semacam ini tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keamanan data pribadi masyarakat yang mengaksss tautan pada unggahan tersebut. ️ Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pastikan setiap informasi terkait program pemerintah diperoleh melalui kanal resmi pemerintah. Saring sebelum sharing.Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan selalu cek fakta dari sumber resmi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks.

️Waspada Modus Penipuan Berkedok Program Bantuan di Sosial Media ️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pendaftaran Kartu Prakerja tahun 2026 telah dibuka dan peserta berkesempatan memperoleh insentif sebesar Rp4,2 juta pada bulan Ramadan.

Faktanya, informasi tersebut adalah Hoaks. Bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan harapan sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu. Modus penipuan berkedok program bantuan pemerintah kerap beredar di media sosial dengan tujuan menarik perhatian masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan. Hoaks semacam ini tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keamanan data pribadi masyarakat yang mengaksss tautan pada unggahan tersebut. ️

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pastikan setiap informasi terkait program pemerintah diperoleh melalui kanal resmi pemerintah. Saring sebelum sharing.Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan selalu cek fakta dari sumber resmi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks.

651545328_17868963762580249_4181005690450159035_n

/ / / / / / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.

0 Comments

️Waspada Unggahan Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Jokowi memang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026. Namun, agenda pertemuan tersebut membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta isu tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, dan tidak ada bukti bahwa Jokowi dipanggil untuk menunjukkan ijazah asli. Foto yang beredar dalam unggahan juga terindikasi sebagai hasil rekayasa digital. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada unggahan yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari fakta melalui sumber dan saluran resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

️Waspada Unggahan Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Jokowi memang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026. Namun, agenda pertemuan tersebut membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta isu tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, dan tidak ada bukti bahwa Jokowi dipanggil untuk menunjukkan ijazah asli. Foto yang beredar dalam unggahan juga terindikasi sebagai hasil rekayasa digital.

Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada unggahan yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari fakta melalui sumber dan saluran resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

649215613_17868100341580249_3161916241702329207_n

/ / / / /

Hoaks: Pendaftaran Damkar 2026 Resmi Dibuka

0 Comments

️ Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah video di media sosial TikTok pada 1 Maret 2026 dari akun DAMKAR_INFO_AKURAT yang menampilkan informasi berjudul “Pendaftaran Damkar 2026 Resmi Dibuka.” Dalam unggahan tersebut juga disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai link resmi untuk melakukan pendaftaran menjadi petugas pemadam kebakaran.Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran petugas Damkar tahun 2026 di sumber resmi pemerintah maupun instansi terkait. Tautan yang dibagikan dalam video tersebut justru mengarah pada formulir yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi seperti nama, provinsi, dan nomor Telegram.Modus seperti ini patut diwaspadai karena berpotensi digunakan untuk mengumpulkan atau mencuri data pribadi pengguna internet. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait sebelum mengisi data pada tautan yang beredar di media sosial.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai pendaftaran Damkar 2026 yang dibuka melalui tautan tersebut adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah video di media sosial TikTok pada 1 Maret 2026 dari akun DAMKAR_INFO_AKURAT yang menampilkan informasi berjudul “Pendaftaran Damkar 2026 Resmi Dibuka.” Dalam unggahan tersebut juga disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai link resmi untuk melakukan pendaftaran menjadi petugas pemadam kebakaran.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran petugas Damkar tahun 2026 di sumber resmi pemerintah maupun instansi terkait. Tautan yang dibagikan dalam video tersebut justru mengarah pada formulir yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi seperti nama, provinsi, dan nomor Telegram.

Modus seperti ini patut diwaspadai karena berpotensi digunakan untuk mengumpulkan atau mencuri data pribadi pengguna internet. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait sebelum mengisi data pada tautan yang beredar di media sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai pendaftaran Damkar 2026 yang dibuka melalui tautan tersebut adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

648784730_17867740167580249_2890798859247205815_n

/ / / / / /

Hoaks: Seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

0 Comments

️ Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial TikTok yang menyebutkan seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, pemindaian CT Scan menunjukkan bahwa korban mengalami pendarahan otak. Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sampel makanan program MBG juga menyatakan tidak ditemukan bakteri E coli maupun indikasi pencemaran lainnya.Dengan demikian, narasi yang mengaitkan kematian pelajar tersebut dengan program MBG merupakan informasi hoaks yang tidak didukung oleh fakta hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial TikTok yang menyebutkan seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, pemindaian CT Scan menunjukkan bahwa korban mengalami pendarahan otak. Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sampel makanan program MBG juga menyatakan tidak ditemukan bakteri E coli maupun indikasi pencemaran lainnya.

Dengan demikian, narasi yang mengaitkan kematian pelajar tersebut dengan program MBG merupakan informasi hoaks yang tidak didukung oleh fakta hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642682376_17867389041580249_788201119205684753_n

/ / / /

Hoax: Program Ganti Rugi korban penipuan online dari Kementerian Keuangan RI

0 Comments

️Waspada Modus Pencurian Data Pribadi di Sosial Media ️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya program pemulihan korban penipuan online yang diklaim berasal dari Kementerian Keuangan RI. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh kerugian korban akan diganti oleh negara dengan syarat mengakses tautan yang telah disediakan.Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke laman mencurigakan yang diduga bertujuan melakukan phishing atau pencurian data pribadi. Pada laman tersebut, pengguna diminta mengisi formulir berisi data sensitif seperti nomor KTP, nomor telepon, dan nama lengkap.Selain itu, tidak ditemukan keterangan maupun kebijakan resmi dari pemerintah terkait program penggantian kerugian korban penipuan online sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau membagikan unggahan tersebut. Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Modus Pencurian Data Pribadi di Sosial Media ️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya program pemulihan korban penipuan online yang diklaim berasal dari Kementerian Keuangan RI. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh kerugian korban akan diganti oleh negara dengan syarat mengakses tautan yang telah disediakan.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke laman mencurigakan yang diduga bertujuan melakukan phishing atau pencurian data pribadi. Pada laman tersebut, pengguna diminta mengisi formulir berisi data sensitif seperti nomor KTP, nomor telepon, dan nama lengkap.

Selain itu, tidak ditemukan keterangan maupun kebijakan resmi dari pemerintah terkait program penggantian kerugian korban penipuan online sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau membagikan unggahan tersebut. Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642423222_17867019855580249_2274384942451453558_n

/ / / / /

Disinformasi: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen.

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial Tiktok yang mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen. Klaim tersebut memicu kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara tegas menyatakan bahwa anggaran program MBG tidak memangkas maupun mengurangi alokasi dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan, program peningkatan kompetensi guru, maupun layanan pendidikan di sekolah.Pemerintah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari skema anggaran tersendiri dan tidak mengganggu pos anggaran pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi. Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial Tiktok yang mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen. Klaim tersebut memicu kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, secara tegas menyatakan bahwa anggaran program MBG tidak memangkas maupun mengurangi alokasi dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan, program peningkatan kompetensi guru, maupun layanan pendidikan di sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari skema anggaran tersendiri dan tidak mengganggu pos anggaran pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642493146_17866480413580249_3331949197140726631_n

/ / / / / / /

Hoaks: Klaim Badan Gizi Nasional mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

639755838_17866147632580249_226035896585030207_n

/ / / / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor

0 Comments

 

 

 

 

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam video tersebut juga dicantumkan klaim bernada sensasional, yakni “Pejabat panik ketika Bapak Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk para koruptor.” Narasi ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi serta perdebatan di kalangan warganet.Unggahan tersebut seolah menggambarkan adanya kebijakan baru yang tegas dan drastis terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir dari Antaranews.com, tidak ditemukan adanya Perppu maupun regulasi baru yang secara khusus mengatur hukuman mati bagi pejabat atau pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyatakan Presiden telah menerbitkan Perppu tentang hukuman mati bagi koruptor dapat dipastikan sebagai hoaks. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam video tersebut juga dicantumkan klaim bernada sensasional, yakni “Pejabat panik ketika Bapak Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk para koruptor.” Narasi ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi serta perdebatan di kalangan warganet. Unggahan tersebut seolah menggambarkan adanya kebijakan baru yang tegas dan drastis terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir dari Antaranews.com, tidak ditemukan adanya Perppu maupun regulasi baru yang secara khusus mengatur hukuman mati bagi pejabat atau pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyatakan Presiden telah menerbitkan Perppu tentang hukuman mati bagi koruptor dapat dipastikan sebagai hoaks.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

1 2