Breaking News

Hoaks️: Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria
Hoaks️️: Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar
HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN
Selamat Hari Lahir Pancasila
Selamat Hari Raya Waisak

carifakta

About carifakta

https://carifakta.id

Posts by :

702099945_17880711453580249_3952697392021045177_n

/ / / / / / /

️Kemenag Sebut Pencabulan Santri di Pati Sebagai Nafsu Manusiawi yang Wajar adalah Hoaks️

0 Comments

️Kemenag Sebut Pencabulan Santri di Pati Sebagai Nafsu Manusiawi yang Wajar adalah Hoaks️Telah beredar sebuah unggahan provokatif di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Kementerian Agama memaklumi kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santri di Pati. Narasi dalam unggahan tersebut menuduh Kemenag menyatakan bahwa kejahatan itu "bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi, itu wajar."Faktanya informasi tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Tidak pernah ditemukan sama sekali pernyataan resmi dari Menteri Agama maupun perwakilan Kementerian Agama yang menormalisasi atau membenarkan kasus asusila tersebut sebagai "nafsu manusiawi". Narasi tersebut murni karangan oknum yang tidak bertanggung jawab.Fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Wakil Menteri Agama, Romo Syafii, telah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi santri. Kemenag menerapkan prinsip NOL TOLERANSI terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual, di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk dalam merespons kasus di Kabupaten Pati.Konten tersebut sengaja dibuat dengan menggabungkan teks palsu yang memancing emosi untuk menciptakan kemarahan publik, kegaduhan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi.Isu terkait kekerasan seksual dan agama sangat sensitif dan rentan dijadikan bahan untuk memecah belah. Jangan telan mentah-mentah teks yang tertempel pada sebuah gambar atau video di media sosial. Validasi informasi tersebut melalui portal berita nasional yang kredibel.

️Kemenag Sebut Pencabulan Santri di Pati Sebagai Nafsu Manusiawi yang Wajar adalah Hoaks️

Telah beredar sebuah unggahan provokatif di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Kementerian Agama memaklumi kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santri di Pati. Narasi dalam unggahan tersebut menuduh Kemenag menyatakan bahwa kejahatan itu “bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi, itu wajar.”

Faktanya informasi tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Tidak pernah ditemukan sama sekali pernyataan resmi dari Menteri Agama maupun perwakilan Kementerian Agama yang menormalisasi atau membenarkan kasus asusila tersebut sebagai “nafsu manusiawi”. Narasi tersebut murni karangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Wakil Menteri Agama, Romo Syafii, telah menegaskan komitmen kuat negara dalam melindungi santri. Kemenag menerapkan prinsip NOL TOLERANSI terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual, di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk dalam merespons kasus di Kabupaten Pati.

Konten tersebut sengaja dibuat dengan menggabungkan teks palsu yang memancing emosi untuk menciptakan kemarahan publik, kegaduhan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi.Isu terkait kekerasan seksual dan agama sangat sensitif dan rentan dijadikan bahan untuk memecah belah. Jangan telan mentah-mentah teks yang tertempel pada sebuah gambar atau video di media sosial. Validasi informasi tersebut melalui portal berita nasional yang kredibel.

702099421_17880710136580249_6986841599887817631_n

/ / / / /

WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️

0 Comments

️WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️Beredar di media sosial unggahan yang menarasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan “Lambung Orang miskin itu tipis jadi rawan keracunan” Narasi tersebut disertai potongan foto yang seolah-olah merupakan pernyataan resmi dalam menanggapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan masyarakat kurang mampu dan menyudutkan program pemerintah.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebutkan pernyataan tersebut. Kepala BGN justru menjelaskan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pelaksana. Faktor penyebab meliputi bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, serta distribusi yang terlambat, bukan karena kondisi fisik atau “lambung” masyarakat.Data lain juga menunjukkan bahwa isu utama gizi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang, bukan ketidakmampuan tubuh menerima makanan sehat.Narasi yang beredar merupakan konten yang keliru dan menyesatkan karena memelintir informasi serta tidak sesuai dengan pernyataan resmi. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak tertentu. #waspadahoax #Carifakta #stophoax

️WASPADA HOAKS: Klaim Kepala BGN Sebut “Lambung Orang Miskin itu tipis jadi rawan keracunan” ️

Beredar di media sosial unggahan yang menarasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan “Lambung Orang miskin itu tipis jadi rawan keracunan”

Narasi tersebut disertai potongan foto yang seolah-olah merupakan pernyataan resmi dalam menanggapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan masyarakat kurang mampu dan menyudutkan program pemerintah.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebutkan pernyataan tersebut. Kepala BGN justru menjelaskan bahwa penyebab keracunan dalam program MBG adalah ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak pelaksana. Faktor penyebab meliputi bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, serta distribusi yang terlambat, bukan karena kondisi fisik atau “lambung” masyarakat.

Data lain juga menunjukkan bahwa isu utama gizi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang, bukan ketidakmampuan tubuh menerima makanan sehat.

Narasi yang beredar merupakan konten yang keliru dan menyesatkan karena memelintir informasi serta tidak sesuai dengan pernyataan resmi. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak tertentu. #waspadahoax #Carifakta #stophoax

689242760_17880199752580249_8654230522513651329_n

/ / / / /

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️

0 Comments

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️Beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000/kg, sementara rakyat dalam negeri membeli dengan harga Rp13.000–Rp14.000/kg. Narasi ini kemudian dipelintir dengan opini seolah-olah pemerintah merugikan rakyat sendiri dan “lebih menguntungkan negara lain”.Faktanya klaim tersebut menyesatkan (misleading). Berdasarkan pemberitaan resmi, rencana ekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kesepakatan harga. Bahkan, pihak Malaysia justru mengajukan harga di bawah Rp10.000/kg, namun ditolak oleh Perum Bulog karena dinilai terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Bulog mengusulkan harga di kisaran Rp13.000–Rp14.000/kg karena beras yang ditawarkan termasuk kategori premium. Artinya, tidak benar bahwa Indonesia menjual beras lebih murah ke luar negeri dibanding harga dalam negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berupa tawar-menawar harga (negosiasi), bukan keputusan final ekspor. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong atau dibingkai secara tidak utuh di media sosial. Selalu cek informasi dari sumber resmi dan media kredibel sebelum menarik kesimpulan. Bijak dalam bermedia sosial sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik.

️MISLEADING! Klaim Indonesia Jual Beras Lebih Murah ke Malaysia Rp10.000/kg️

Beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000/kg, sementara rakyat dalam negeri membeli dengan harga Rp13.000–Rp14.000/kg. Narasi ini kemudian dipelintir dengan opini seolah-olah pemerintah merugikan rakyat sendiri dan “lebih menguntungkan negara lain”.

Faktanya klaim tersebut menyesatkan (misleading). Berdasarkan pemberitaan resmi, rencana ekspor beras ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kesepakatan harga. Bahkan, pihak Malaysia justru mengajukan harga di bawah Rp10.000/kg, namun ditolak oleh Perum Bulog karena dinilai terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, Bulog mengusulkan harga di kisaran Rp13.000–Rp14.000/kg karena beras yang ditawarkan termasuk kategori premium. Artinya, tidak benar bahwa Indonesia menjual beras lebih murah ke luar negeri dibanding harga dalam negeri. Hingga saat ini, prosesnya masih berupa tawar-menawar harga (negosiasi), bukan keputusan final ekspor. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dipotong atau dibingkai secara tidak utuh di media sosial. Selalu cek informasi dari sumber resmi dan media kredibel sebelum menarik kesimpulan. Bijak dalam bermedia sosial sangat penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik.

694226320_17880198732580249_5970474948017597022_n

/ / / / / /

️HOAKS! Putusan MK Disebut Tetapkan Ibu Kota RI Tetap di Jakarta️

0 Comments

️HOAKS! Putusan MK Disebut Tetapkan Ibu Kota RI Tetap di Jakarta️Beredar video di media sosial yang menarasikan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan ibu kota negara tetap berada di Jakarta dan seolah-olah membatalkan pemindahan ke IKN. Narasi tersebut diperkuat dengan potongan pernyataan yang menyebut “putusan MK” sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Putusan MK tidak membatalkan Undang-Undang IKN, sehingga secara hukum pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota tetap sah dan berjalan. MK hanya menegaskan bahwa status ibu kota negara saat ini masih di Jakarta sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara.Artinya, IKN tidak dibatalkan, melainkan belum resmi beroperasi sebagai ibu kota karena masih menunggu penetapan administratif. Narasi yang beredar telah dipelintir dan diambil di luar konteks sehingga menyesatkan publik.Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memahami konteks utuhnya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan pemberitaan kredibel sebelum menyimpulkan suatu isu

️HOAKS! Putusan MK Disebut Tetapkan Ibu Kota RI Tetap di Jakarta️

Beredar video di media sosial yang menarasikan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan ibu kota negara tetap berada di Jakarta dan seolah-olah membatalkan pemindahan ke IKN. Narasi tersebut diperkuat dengan potongan pernyataan yang menyebut “putusan MK” sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Putusan MK tidak membatalkan Undang-Undang IKN, sehingga secara hukum pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota tetap sah dan berjalan. MK hanya menegaskan bahwa status ibu kota negara saat ini masih di Jakarta sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara.

Artinya, IKN tidak dibatalkan, melainkan belum resmi beroperasi sebagai ibu kota karena masih menunggu penetapan administratif. Narasi yang beredar telah dipelintir dan diambil di luar konteks sehingga menyesatkan publik.

Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memahami konteks utuhnya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan pemberitaan kredibel sebelum menyimpulkan suatu isu

696869885_17879891304580249_2004300532790444617_n

/ / / / / / /

️HOAKS! Klaim Israel Mengakui Kekalahan atas Iran dan Akui Kedaulatan Palestina️

0 Comments

️HOAKS! Klaim Israel Mengakui Kekalahan atas Iran dan Akui Kedaulatan Palestina️Sebuah video yang menampilkan Benjamin Netanyahu beredar luas di media sosial dengan klaim bahwa Israel mengakui kekalahan atas Iran, berjanji tidak akan menjajah Palestina, serta akan mengganti biaya perang. Narasi tersebut disertai potongan video pidato yang seolah-olah mendukung pernyataan tersebut, sehingga memicu berbagai reaksi publik dan menimbulkan persepsi yang menyesatkan.Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan potongan lama yang berkaitan dengan pernyataan mengenai gencatan senjata, bukan pengakuan kekalahan Israel atas Iran maupun pengakuan kedaulatan Palestina. Konten tersebut telah dipelintir dan diambil di luar konteks, sehingga menghasilkan narasi yang keliru dan menyesatkan.Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Pastikan sumber berita berasal dari media resmi dan kredibel, serta hindari terprovokasi oleh judul atau potongan video yang tidak utuh. Bijak dalam bermedia sosial adalah kunci untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat.

HOAKS! Klaim Israel Mengakui Kekalahan atas Iran dan Akui Kedaulatan Palestina️

Sebuah video yang menampilkan Benjamin Netanyahu beredar luas di media sosial dengan klaim bahwa Israel mengakui kekalahan atas Iran, berjanji tidak akan menjajah Palestina, serta akan mengganti biaya perang. Narasi tersebut disertai potongan video pidato yang seolah-olah mendukung pernyataan tersebut, sehingga memicu berbagai reaksi publik dan menimbulkan persepsi yang menyesatkan.

Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan potongan lama yang berkaitan dengan pernyataan mengenai gencatan senjata, bukan pengakuan kekalahan Israel atas Iran maupun pengakuan kedaulatan Palestina. Konten tersebut telah dipelintir dan diambil di luar konteks, sehingga menghasilkan narasi yang keliru dan menyesatkan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Pastikan sumber berita berasal dari media resmi dan kredibel, serta hindari terprovokasi oleh judul atau potongan video yang tidak utuh. Bijak dalam bermedia sosial adalah kunci untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat.

694733897_17879890059580249_691075987819166159_n

/ / / / / / /

Hoaks: Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos Rp700 Ribu per Pasang

0 Comments

️ Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos Rp700 Ribu per Pasang adalah Hoaks ️Sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Saifullah Yusuf saat memberikan sepatu kepada siswa, disertai narasi bahwa program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengalokasikan anggaran hingga Rp27,5 miliar untuk pengadaan sepatu. Dalam unggahan tersebut juga diklaim bahwa harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang, jauh di atas harga pasar, sehingga menimbulkan dugaan pemborosan atau mark up anggaran.Narasi ini kemudian viral dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran negara.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Klarifikasi resmi dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa narasi mengenai adanya penggelembungan harga sepatu hingga Rp700 ribu per pasang adalah keliru dan menyesatkan. Informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai dengan data sebenarnya.Mengutip pemberitaan Kompas TV, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut juga telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI, sehingga dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

️Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos Rp700 Ribu per Pasang adalah Hoaks ️

Sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Saifullah Yusuf saat memberikan sepatu kepada siswa, disertai narasi bahwa program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengalokasikan anggaran hingga Rp27,5 miliar untuk pengadaan sepatu. Dalam unggahan tersebut juga diklaim bahwa harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang, jauh di atas harga pasar, sehingga menimbulkan dugaan pemborosan atau mark up anggaran.

Narasi ini kemudian viral dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran negara.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Klarifikasi resmi dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa narasi mengenai adanya penggelembungan harga sepatu hingga Rp700 ribu per pasang adalah keliru dan menyesatkan. Informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai dengan data sebenarnya.

Mengutip pemberitaan Kompas TV, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut juga telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI, sehingga dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

689559829_17879888448580249_5604446493441713151_n

/ / / / / /

️HOAKS! Semua Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Mulai 2026️

0 Comments

️ HOAKS! Semua Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Mulai 2026️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa setiap bayi yang lahir di Indonesia akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan tanpa perlu didaftarkan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada 26 April 2026, sehingga menimbulkan anggapan bahwa seluruh bayi akan langsung mendapatkan jaminan kesehatan secara otomatis.Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar (hoaks). Berdasarkan penjelasan dari BPJS Kesehatan, tidak semua bayi baru lahir otomatis menjadi peserta aktif. Bayi memang bisa langsung dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi hanya berlaku bagi bayi dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).Selain itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya aktif. Artinya, tidak ada kebijakan bahwa semua bayi otomatis terdaftar tanpa proses administrasi.Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi seperti BPJS Kesehatan atau regulasi pemerintah. Bijak dalam menerima dan membagikan informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik.

️HOAKS! Semua Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan Mulai 2026️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa setiap bayi yang lahir di Indonesia akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan tanpa perlu didaftarkan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada 26 April 2026, sehingga menimbulkan anggapan bahwa seluruh bayi akan langsung mendapatkan jaminan kesehatan secara otomatis.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar (hoaks). Berdasarkan penjelasan dari BPJS Kesehatan, tidak semua bayi baru lahir otomatis menjadi peserta aktif. Bayi memang bisa langsung dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi hanya berlaku bagi bayi dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selain itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya aktif. Artinya, tidak ada kebijakan bahwa semua bayi otomatis terdaftar tanpa proses administrasi.

Masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi seperti BPJS Kesehatan atau regulasi pemerintah. Bijak dalam menerima dan membagikan informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik.

686026201_17879372976580249_1895540779600728008_n

/ / / / / / /

Hoaks️️: Presiden Prabowo Bohongi Rakyat Saat Kampanye

0 Comments

️Presiden Prabowo Bohongi Rakyat Saat Kampanye adalah Hoaks️Beredar sebuah video di media sosial Facebook menampilkan Prabowo Subianto yang seolah-olah mengakui telah membohongi rakyat Indonesia saat masa kampanye pemilihan presiden. Video tersebut disertai narasi provokatif seperti, “Ternyata janji ini janji itu waktu kampanye itu bohong. Astaga naga, kalau pemimpin sudah berani berbohong kepada rakyat, terus apa yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini.”Unggahan ini ramai dibagikan dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai pengakuan langsung dari seorang pemimpin kepada masyarakat.Faktanya: Informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Video yang beredar merupakan potongan tayangan lama yang diambil di luar konteks aslinya. Dalam video lengkapnya, Prabowo justru membantah pernah membuat janji kampanye yang tidak realistis, termasuk isu kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mengakui telah membohongi rakyat. Dengan demikian, narasi yang beredar telah dipelintir dan menyesatkan.Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video yang tidak utuh. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan kredibel.

Presiden Prabowo Bohongi Rakyat Saat Kampanye adalah Hoaks️

Beredar sebuah video di media sosial Facebook menampilkan Prabowo Subianto yang seolah-olah mengakui telah membohongi rakyat Indonesia saat masa kampanye pemilihan presiden. Video tersebut disertai narasi provokatif seperti, “Ternyata janji ini janji itu waktu kampanye itu bohong. Astaga naga, kalau pemimpin sudah berani berbohong kepada rakyat, terus apa yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini.”

Unggahan ini ramai dibagikan dan memicu reaksi publik karena dianggap sebagai pengakuan langsung dari seorang pemimpin kepada masyarakat.

Faktanya: Informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Video yang beredar merupakan potongan tayangan lama yang diambil di luar konteks aslinya. Dalam video lengkapnya, Prabowo justru membantah pernah membuat janji kampanye yang tidak realistis, termasuk isu kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta. Tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mengakui telah membohongi rakyat. Dengan demikian, narasi yang beredar telah dipelintir dan menyesatkan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video yang tidak utuh. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan kredibel.

685712450_17879371236580249_2100678996193961304_n

/ / / / / / /

️HOAKS! Rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 Khusus Lulusan SMA Resmi Dibuka ️

0 Comments

️HOAKS! Rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 Khusus Lulusan SMA Resmi Dibuka ️Beredar sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai rekrutmen CPNS Bea Cukai tahun 2026 yang diklaim telah resmi dibuka, khusus untuk lulusan SMA/sederajat. Dalam unggahan tersebut juga dicantumkan berbagai persyaratan seperti WNI, usia minimal 18 tahun, tidak pernah dipidana, serta dokumen yang harus disiapkan. Selain itu, masyarakat diarahkan untuk mengakses tautan pendaftaran melalui link yang tersedia di bio akun.Informasi ini disebarkan dengan tampilan visual yang meyakinkan sehingga menarik perhatian masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya peluang menjadi aparatur sipil negara.Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan CPNS Bea Cukai 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Rekrutmen CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, seperti portal SSCASN dan situs resmi instansi terkait. Unggahan seperti ini biasanya menggunakan desain menarik dan informasi umum untuk mengelabui masyarakat, bahkan berpotensi menjadi modus penipuan atau pencurian data pribadi.Pastikan selalu mengecek informasi CPNS melalui situs resmi pemerintah. Jangan mudah percaya dengan unggahan di media sosial yang mencantumkan link tidak resmi.

️HOAKS! Rekrutmen CPNS Bea Cukai 2026 Khusus Lulusan SMA Resmi Dibuka ️

Beredar sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi mengenai rekrutmen CPNS Bea Cukai tahun 2026 yang diklaim telah resmi dibuka, khusus untuk lulusan SMA/sederajat. Dalam unggahan tersebut juga dicantumkan berbagai persyaratan seperti WNI, usia minimal 18 tahun, tidak pernah dipidana, serta dokumen yang harus disiapkan. Selain itu, masyarakat diarahkan untuk mengakses tautan pendaftaran melalui link yang tersedia di bio akun.Informasi ini disebarkan dengan tampilan visual yang meyakinkan sehingga menarik perhatian masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya peluang menjadi aparatur sipil negara.

Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan CPNS Bea Cukai 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekrutmen CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, seperti portal SSCASN dan situs resmi instansi terkait. Unggahan seperti ini biasanya menggunakan desain menarik dan informasi umum untuk mengelabui masyarakat, bahkan berpotensi menjadi modus penipuan atau pencurian data pribadi.

Pastikan selalu mengecek informasi CPNS melalui situs resmi pemerintah. Jangan mudah percaya dengan unggahan di media sosial yang mencantumkan link tidak resmi.

688752666_17878894155580249_6166894567816099524_n

/ / / / /

️Hoaks: Isu Penutupan Alfamart dan Indomaret oleh DPR Ternyata Tidak Benar️

0 Comments

️Isu Penutupan Alfamart dan Indomaret oleh DPR Ternyata Tidak Benar️Beredar di media sosial sebuah konten berupa gambar yang menampilkan narasi seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung langkah Menteri Desa untuk menutup seluruh minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Konten tersebut juga mencatut nama Yandri Susanto dengan narasi seakan-akan beliau menyatakan bahwa keberadaan minimarket harus dihentikan karena dianggap mengancam koperasi desa dan pemerintah harus berpihak penuh pada masyarakat desa. Konten tersebut menyebar dengan cepat dan menimbulkan keresahan publik. Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Tidak ada keputusan maupun persetujuan dari DPR terkait penutupan ritel modern. Pembahasan yang ada hanya mengenai pengaturan dan penataan ritel modern agar tidak mematikan usaha kecil dan koperasi desa, bukan untuk menutup minimarket. Informasi yang beredar merupakan hasil manipulasi narasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan berpotensi menyesatkan masyarakat.Jangan mudah percaya pada informasi yang bersifat sensasional. Selalu cek kebenaran berita melalui sumber resmi dan media terpercaya dan tidak menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.

Isu Penutupan Alfamart dan Indomaret oleh DPR Ternyata Tidak Benar️

Beredar di media sosial sebuah konten berupa gambar yang menampilkan narasi seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung langkah Menteri Desa untuk menutup seluruh minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Konten tersebut juga mencatut nama Yandri Susanto dengan narasi seakan-akan beliau menyatakan bahwa keberadaan minimarket harus dihentikan karena dianggap mengancam koperasi desa dan pemerintah harus berpihak penuh pada masyarakat desa. Konten tersebut menyebar dengan cepat dan menimbulkan keresahan publik.

Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Tidak ada keputusan maupun persetujuan dari DPR terkait penutupan ritel modern. Pembahasan yang ada hanya mengenai pengaturan dan penataan ritel modern agar tidak mematikan usaha kecil dan koperasi desa, bukan untuk menutup minimarket. Informasi yang beredar merupakan hasil manipulasi narasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan berpotensi menyesatkan masyarakat.Jangan mudah percaya pada informasi yang bersifat sensasional.

Selalu cek kebenaran berita melalui sumber resmi dan media terpercaya dan tidak menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.

«‹ 2 3 4 5›»