Minggu, 18 Oktober 2026

HOAKS: Zulkifli Hasan Sebut Tugas Rakyat Hanya Membayar Pajak dan Tidak Boleh Ikut Campur Urusan Pemerintah

️HOAKS: Zulkifli Hasan Sebut Tugas Rakyat Hanya Membayar Pajak dan Tidak Boleh Ikut Campur Urusan Pemerintah️¶¶Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan narasi “Tugas rakyat itu cuma satu, yaitu bayar pajak, jadi tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintah.” Unggahan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pernyataan tersebut benar-benar disampaikan oleh Zulkifli Hasan.¶¶Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa tidak benar Zulkifli Hasan mengatakan tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Klaim serupa juga telah berulang kali diperiksa dan tidak ditemukan pernyataan resmi Zulkifli Hasan yang menyampaikan kalimat tersebut. ¶¶Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan unggahan yang mencatut nama pejabat pemerintah tanpa sumber yang jelas. Lakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah maupun sumber pemeriksa fakta sebelum membagikan informasi agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan narasi “Tugas rakyat itu cuma satu, yaitu bayar pajak, jadi tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintah.” Unggahan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pernyataan tersebut benar-benar disampaikan oleh Zulkifli Hasan.

Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa tidak benar Zulkifli Hasan mengatakan tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Klaim serupa juga telah berulang kali diperiksa dan tidak ditemukan pernyataan resmi Zulkifli Hasan yang menyampaikan kalimat tersebut.

Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan unggahan yang mencatut nama pejabat pemerintah tanpa sumber yang jelas. Lakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah maupun sumber pemeriksa fakta sebelum membagikan informasi agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *