Senin, 19 Oktober 2026

HOAKS: Kunjungan Menhut Raja Juli Antoni ke Kalbar Disebut Picu Gubernur Melawan Pemerintah Pusat

️HOAKS: Kunjungan Menhut Raja Juli Antoni ke Kalbar Disebut Picu Gubernur Melawan Pemerintah Pusat️¶¶Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Gubernur Kalimantan Barat mulai “melawan pusat” dan mempertanyakan apakah langkah tersebut akan diikuti kepala daerah lainnya. Narasi tersebut dikaitkan dengan kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat. ¶¶Faktanya, narasi tersebut menyesatkan. Pemberitaan Jurnal Borneo menyebut pernyataan mengenai kunjungan Raja Juli Antoni disampaikan oleh Agus Sudarmansyah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar sekaligus anggota Komisi IV DPRD Kalbar. Ia mempertanyakan hasil kunjungan Menteri Kehutanan dan mendesak adanya solusi konkret terkait karhutla. Pernyataan tersebut kemudian dikemas dalam unggahan dengan narasi seolah-olah Gubernur Kalbar sedang melawan pemerintah pusat, padahal konteks pemberitaan tidak demikian. ¶¶Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan video atau judul yang provokatif. Pastikan membaca informasi secara utuh dan memeriksa sumber asli agar tidak salah memahami siapa yang menyampaikan pernyataan serta konteks persoalan yang sedang dibahas.

Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Gubernur Kalimantan Barat mulai “melawan pusat” dan mempertanyakan apakah langkah tersebut akan diikuti kepala daerah lainnya. Narasi tersebut dikaitkan dengan kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat.

Faktanya, narasi tersebut menyesatkan. Pemberitaan Jurnal Borneo menyebut pernyataan mengenai kunjungan Raja Juli Antoni disampaikan oleh Agus Sudarmansyah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar sekaligus anggota Komisi IV DPRD Kalbar. Ia mempertanyakan hasil kunjungan Menteri Kehutanan dan mendesak adanya solusi konkret terkait karhutla. Pernyataan tersebut kemudian dikemas dalam unggahan dengan narasi seolah-olah Gubernur Kalbar sedang melawan pemerintah pusat, padahal konteks pemberitaan tidak demikian.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan video atau judul yang provokatif. Pastikan membaca informasi secara utuh dan memeriksa sumber asli agar tidak salah memahami siapa yang menyampaikan pernyataan serta konteks persoalan yang sedang dibahas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *