Breaking News

Hoaks: Program Bantuan Ternak Gratis
Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang
Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030
Disinformasi “Praktik teror di rezim Prabowo Subianto”
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Nasional

649211593_17868442146580249_523226669541506754_n

/ / / / / / /

Hoaks: Video seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

0 Comments

️Waspada Konten Rekayasa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ️Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan telah mendapatkan puluhan ribu tanda suka serta ribuan komentar.Faktanya, klaim dalam video tersebut tidak benar dan tergolong hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan video itu memiliki indikasi kuat sebagai konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas manipulasi mencapai 99%. Selain itu, secara struktural tugas pengawasan dan audit penyaluran bansos merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga terkait lainnya, bukan bagian dari tugas pokok TNI.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya di media sosial.

️Waspada Konten Rekayasa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ️

Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan telah mendapatkan puluhan ribu tanda suka serta ribuan komentar.

Faktanya, klaim dalam video tersebut tidak benar dan tergolong hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan video itu memiliki indikasi kuat sebagai konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas manipulasi mencapai 99%. Selain itu, secara struktural tugas pengawasan dan audit penyaluran bansos merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga terkait lainnya, bukan bagian dari tugas pokok TNI.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya di media sosial.

649229414_17868441783580249_1518439719347902171_n

/ / / / / /

Disinformasi: Obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO.

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO. Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan mendapat ribuan komentar.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan masih berada pada tahap pra-klinis dan baru diuji pada model hewan, belum pada manusia. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan penelitian tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO. Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan mendapat ribuan komentar.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan masih berada pada tahap pra-klinis dan baru diuji pada model hewan, belum pada manusia. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan penelitian tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.

649215613_17868100341580249_3161916241702329207_n

/ / / / /

Hoaks: Pendaftaran Damkar 2026 Resmi Dibuka

0 Comments

️ Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah video di media sosial TikTok pada 1 Maret 2026 dari akun DAMKAR_INFO_AKURAT yang menampilkan informasi berjudul “Pendaftaran Damkar 2026 Resmi Dibuka.” Dalam unggahan tersebut juga disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai link resmi untuk melakukan pendaftaran menjadi petugas pemadam kebakaran.Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran petugas Damkar tahun 2026 di sumber resmi pemerintah maupun instansi terkait. Tautan yang dibagikan dalam video tersebut justru mengarah pada formulir yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi seperti nama, provinsi, dan nomor Telegram.Modus seperti ini patut diwaspadai karena berpotensi digunakan untuk mengumpulkan atau mencuri data pribadi pengguna internet. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait sebelum mengisi data pada tautan yang beredar di media sosial.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai pendaftaran Damkar 2026 yang dibuka melalui tautan tersebut adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah video di media sosial TikTok pada 1 Maret 2026 dari akun DAMKAR_INFO_AKURAT yang menampilkan informasi berjudul “Pendaftaran Damkar 2026 Resmi Dibuka.” Dalam unggahan tersebut juga disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai link resmi untuk melakukan pendaftaran menjadi petugas pemadam kebakaran.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran petugas Damkar tahun 2026 di sumber resmi pemerintah maupun instansi terkait. Tautan yang dibagikan dalam video tersebut justru mengarah pada formulir yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi seperti nama, provinsi, dan nomor Telegram.

Modus seperti ini patut diwaspadai karena berpotensi digunakan untuk mengumpulkan atau mencuri data pribadi pengguna internet. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait sebelum mengisi data pada tautan yang beredar di media sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai pendaftaran Damkar 2026 yang dibuka melalui tautan tersebut adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

648784730_17867740167580249_2890798859247205815_n

/ / / / / /

Hoaks: Seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

0 Comments

️ Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial TikTok yang menyebutkan seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, pemindaian CT Scan menunjukkan bahwa korban mengalami pendarahan otak. Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sampel makanan program MBG juga menyatakan tidak ditemukan bakteri E coli maupun indikasi pencemaran lainnya.Dengan demikian, narasi yang mengaitkan kematian pelajar tersebut dengan program MBG merupakan informasi hoaks yang tidak didukung oleh fakta hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial TikTok yang menyebutkan seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, pemindaian CT Scan menunjukkan bahwa korban mengalami pendarahan otak. Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sampel makanan program MBG juga menyatakan tidak ditemukan bakteri E coli maupun indikasi pencemaran lainnya.

Dengan demikian, narasi yang mengaitkan kematian pelajar tersebut dengan program MBG merupakan informasi hoaks yang tidak didukung oleh fakta hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642649652_17867739354580249_6388718636328200852_n

/ / / / / / /

Hoaks: Vaksin HPV untuk anak perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi hingga memicu kemandulan.

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa vaksin HPV untuk anak perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi hingga memicu kemandulan. Klaim tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keamanan vaksin bagi anak.Faktanya, informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Vaksin HPV justru diberikan untuk melindungi tubuh dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), virus yang diketahui dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks.Dilansir dari National Center for Biotechnology Information (NCBI), penelitian yang menggunakan data NHANES tahun 2013–2016 terhadap perempuan berusia 20–33 tahun menunjukkan tidak ada hubungan antara vaksin HPV dengan infertilitas atau gangguan kesuburan. Bahkan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang telah menerima vaksin HPV cenderung lebih sedikit mengalami kesulitan untuk hamil dibandingkan mereka yang belum divaksin.Dengan demikian, klaim bahwa vaksin HPV dapat merusak organ reproduksi adalah hoaks. Vaksin ini justru merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit serius yang disebabkan oleh infeksi HPV.Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa vaksin HPV untuk anak perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi hingga memicu kemandulan. Klaim tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keamanan vaksin bagi anak.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Vaksin HPV justru diberikan untuk melindungi tubuh dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), virus yang diketahui dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks.

Dilansir dari National Center for Biotechnology Information (NCBI), penelitian yang menggunakan data NHANES tahun 2013–2016 terhadap perempuan berusia 20–33 tahun menunjukkan tidak ada hubungan antara vaksin HPV dengan infertilitas atau gangguan kesuburan. Bahkan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang telah menerima vaksin HPV cenderung lebih sedikit mengalami kesulitan untuk hamil dibandingkan mereka yang belum divaksin.

Dengan demikian, klaim bahwa vaksin HPV dapat merusak organ reproduksi adalah hoaks. Vaksin ini justru merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit serius yang disebabkan oleh infeksi HPV.

Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

641244388_17867389698580249_364918345551403836_n

/ / /

Hoaks: Mulai tahun 2027 biaya parkir akan digabung dengan perpanjangan STNK.

0 Comments

️Waspada Berita Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Facebook dan Tiktok yang mengeklaim bahwa mulai tahun 2027 biaya parkir akan digabung dengan perpanjangan STNK. Dalam unggahan tersebut, disebutkan pemilik sepeda motor diwajibkan membayar Rp365 ribu per tahun dan pemilik mobil Rp730 ribu per tahun. Dengan pembayaran itu, pengguna kendaraan diklaim dapat parkir di seluruh area kelolaan pemerintah tanpa membayar retribusi harian. Narasi ini juga menyebut kebijakan tersebut akan berlaku secara nasional bersamaan dengan sistem administrasi kendaraan terintegrasi.Namun, informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga saat ini tidak ada kebijakan nasional yang menetapkan penggabungan biaya parkir dengan STNK mulai 2027. Isu tersebut muncul dari wacana yang pernah dibahas oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun aturan yang berlaku di seluruh Indonesia.Perlu diketahui, retribusi parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah dan pengaturannya dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) masing-masing wilayah. Artinya, kebijakan parkir tidak ditetapkan secara seragam secara nasional, melainkan disesuaikan dengan aturan di setiap daerah. Dengan demikian, klaim bahwa mulai 2027 biaya parkir akan otomatis digabung dengan STNK di seluruh Indonesia adalah keliru karena menggunakan konteks yang salah dan menyesatkan masyarakat.Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Berita Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Facebook dan Tiktok yang mengeklaim bahwa mulai tahun 2027 biaya parkir akan digabung dengan perpanjangan STNK. Dalam unggahan tersebut, disebutkan pemilik sepeda motor diwajibkan membayar Rp365 ribu per tahun dan pemilik mobil Rp730 ribu per tahun. Dengan pembayaran itu, pengguna kendaraan diklaim dapat parkir di seluruh area kelolaan pemerintah tanpa membayar retribusi harian. Narasi ini juga menyebut kebijakan tersebut akan berlaku secara nasional bersamaan dengan sistem administrasi kendaraan terintegrasi.

Namun, informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga saat ini tidak ada kebijakan nasional yang menetapkan penggabungan biaya parkir dengan STNK mulai 2027. Isu tersebut muncul dari wacana yang pernah dibahas oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun aturan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Perlu diketahui, retribusi parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah dan pengaturannya dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) masing-masing wilayah. Artinya, kebijakan parkir tidak ditetapkan secara seragam secara nasional, melainkan disesuaikan dengan aturan di setiap daerah. Dengan demikian, klaim bahwa mulai 2027 biaya parkir akan otomatis digabung dengan STNK di seluruh Indonesia adalah keliru karena menggunakan konteks yang salah dan menyesatkan masyarakat.

Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642682376_17867389041580249_788201119205684753_n

/ / / /

Hoax: Program Ganti Rugi korban penipuan online dari Kementerian Keuangan RI

0 Comments

️Waspada Modus Pencurian Data Pribadi di Sosial Media ️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya program pemulihan korban penipuan online yang diklaim berasal dari Kementerian Keuangan RI. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh kerugian korban akan diganti oleh negara dengan syarat mengakses tautan yang telah disediakan.Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke laman mencurigakan yang diduga bertujuan melakukan phishing atau pencurian data pribadi. Pada laman tersebut, pengguna diminta mengisi formulir berisi data sensitif seperti nomor KTP, nomor telepon, dan nama lengkap.Selain itu, tidak ditemukan keterangan maupun kebijakan resmi dari pemerintah terkait program penggantian kerugian korban penipuan online sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau membagikan unggahan tersebut. Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Modus Pencurian Data Pribadi di Sosial Media ️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya program pemulihan korban penipuan online yang diklaim berasal dari Kementerian Keuangan RI. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh kerugian korban akan diganti oleh negara dengan syarat mengakses tautan yang telah disediakan.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke laman mencurigakan yang diduga bertujuan melakukan phishing atau pencurian data pribadi. Pada laman tersebut, pengguna diminta mengisi formulir berisi data sensitif seperti nomor KTP, nomor telepon, dan nama lengkap.

Selain itu, tidak ditemukan keterangan maupun kebijakan resmi dari pemerintah terkait program penggantian kerugian korban penipuan online sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau membagikan unggahan tersebut. Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642423222_17867019855580249_2274384942451453558_n

/ / / / /

Disinformasi: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen.

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial Tiktok yang mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen. Klaim tersebut memicu kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara tegas menyatakan bahwa anggaran program MBG tidak memangkas maupun mengurangi alokasi dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan, program peningkatan kompetensi guru, maupun layanan pendidikan di sekolah.Pemerintah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari skema anggaran tersendiri dan tidak mengganggu pos anggaran pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi. Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial Tiktok yang mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen. Klaim tersebut memicu kekhawatiran publik terkait penurunan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, secara tegas menyatakan bahwa anggaran program MBG tidak memangkas maupun mengurangi alokasi dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan, program peningkatan kompetensi guru, maupun layanan pendidikan di sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari skema anggaran tersendiri dan tidak mengganggu pos anggaran pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

640409497_17866847460580249_4009345028002578398_n

/ / / / / /

️Hoax: Pendaftaran haji gratis tahun 2026 dari pemerintah untuk 100 orang beruntung

0 Comments

️Waspada Penipuan Digital di Sosial Media️Beredar di media sosial TikTok sebuah tautan yang mengeklaim adanya pendaftaran haji gratis tahun 2026 dari pemerintah untuk 100 orang beruntung. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga biaya keberangkatan akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Postingan itu pun ramai diperbincangkan dan telah memperoleh ratusan tanda suka serta komentar dari warganet yang tertarik mengikuti program tersebut.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan tidak pernah membuka program haji gratis dengan kuota terbatas seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki mekanisme resmi, termasuk prosedur pendaftaran dan pembiayaan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.Tautan yang beredar diduga merupakan modus phishing, yakni upaya penipuan digital untuk mencuri data pribadi masyarakat, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi rekening. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menjanjikan hadiah atau fasilitas gratis tanpa sumber resmi yang jelas. Pastikan informasi hanya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web dan akun media sosial resmi Kemenag. Jangan sembarangan mengklik tautan yang tidak dikenal serta hindari membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Hoax: Waspada Penipuan Digital di Sosial Media️

Beredar di media sosial TikTok sebuah tautan yang mengeklaim adanya pendaftaran haji gratis tahun 2026 dari pemerintah untuk 100 orang beruntung. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga biaya keberangkatan akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Postingan itu pun ramai diperbincangkan dan telah memperoleh ratusan tanda suka serta komentar dari warganet yang tertarik mengikuti program tersebut.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan tidak pernah membuka program haji gratis dengan kuota terbatas seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki mekanisme resmi, termasuk prosedur pendaftaran dan pembiayaan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tautan yang beredar diduga merupakan modus phishing, yakni upaya penipuan digital untuk mencuri data pribadi masyarakat, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, hingga informasi rekening. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menjanjikan hadiah atau fasilitas gratis tanpa sumber resmi yang jelas. Pastikan informasi hanya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web dan akun media sosial resmi Kemenag. Jangan sembarangan mengklik tautan yang tidak dikenal serta hindari membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

642493146_17866480413580249_3331949197140726631_n

/ / / / / / /

Hoaks: Klaim Badan Gizi Nasional mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

1 2 3 4