Breaking News

Hoaks: Program Bantuan Ternak Gratis
Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang
Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030
Disinformasi “Praktik teror di rezim Prabowo Subianto”
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Propaganda

656281152_17871058311580249_2968719412502278030_n

/ / / / /

Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di TikTok dari akun GPT Aceh History yang mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030. Narasi tersebut diperkuat dengan caption provokatif yang menyebut Indonesia tidak sah atas wilayah Aceh. Konten ini pun menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi, kebijakan pemerintah, maupun sumber kredibel yang menyebut adanya rencana pengembalian kedaulatan Aceh pada tahun 2030. Informasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya.Sebaliknya, posisi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki landasan hukum dan kesepakatan yang kuat, termasuk melalui perjanjian damai dan kebijakan otonomi khusus yang bertujuan menjaga stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI.Oleh karena itu, narasi yang beredar merupakan hoaks yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.️ Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif, terutama terkait isu kedaulatan dan persatuan. Selalu lakukan cek dan ricek sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Pastikan hanya merujuk pada sumber resmi dan terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoaks di ruang digital.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di TikTok dari akun GPT Aceh History yang mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030. Narasi tersebut diperkuat dengan caption provokatif yang menyebut Indonesia tidak sah atas wilayah Aceh. Konten ini pun menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi, kebijakan pemerintah, maupun sumber kredibel yang menyebut adanya rencana pengembalian kedaulatan Aceh pada tahun 2030. Informasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Sebaliknya, posisi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki landasan hukum dan kesepakatan yang kuat, termasuk melalui perjanjian damai dan kebijakan otonomi khusus yang bertujuan menjaga stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI.

Oleh karena itu, narasi yang beredar merupakan hoaks yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.️ Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif, terutama terkait isu kedaulatan dan persatuan. Selalu lakukan cek dan ricek sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Pastikan hanya merujuk pada sumber resmi dan terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoaks di ruang digital.

656270560_17870575404580249_1914162120457388510_n

/ / / /

Disinformasi “Praktik teror di rezim Prabowo Subianto”

0 Comments

️Waspada Narasi Disinformasi di Sosial Media️Narasi yang beredar di platform X terkait klaim “praktik teror di rezim Prabowo Subianto” sepanjang Maret 2026 perlu disikapi secara kritis dan berbasis fakta.Hingga saat ini, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aksi penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah berlangsung sesuai prosedur. Tidak ditemukan laporan kredibel mengenai penangkapan massal maupun pembubaran paksa secara brutal dan sistematis oleh aparat. Istilah “rezim teror” dinilai lebih sebagai opini politik dan pelabelan emosional, yang tidak didukung oleh fakta kejadian. Dalam kasus Andrie Yunus, tuduhan adanya pembiaran oleh negara tidak terbukti. Pemerintah justru mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan penyelidikan menyeluruh oleh kepolisian serta memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban. Langkah ini mencerminkan upaya transparansi, bukan pola represif yang tertutup.Selain itu, pernyataan Presiden terkait “menertibkan pengamat” kerap disalahartikan karena dipotong dari konteks utuh. Arahan tersebut merujuk pada penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu keresahan publik, bukan upaya membungkam kritik konstruktif.Kritik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Namun, penyampaiannya perlu didasarkan pada data yang akurat dan jernih, bukan narasi berlebihan yang berisiko memicu polarisasi dan ketakutan di tengah masyarakat.

️Waspada Narasi Disinformasi di Sosial Media️

Narasi yang beredar di platform X terkait klaim “praktik teror di rezim Prabowo Subianto” sepanjang Maret 2026 perlu disikapi secara kritis dan berbasis fakta.

Hingga saat ini, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aksi penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah berlangsung sesuai prosedur. Tidak ditemukan laporan kredibel mengenai penangkapan massal maupun pembubaran paksa secara brutal dan sistematis oleh aparat. Istilah “rezim teror” dinilai lebih sebagai opini politik dan pelabelan emosional, yang tidak didukung oleh fakta kejadian. Dalam kasus Andrie Yunus, tuduhan adanya pembiaran oleh negara tidak terbukti. Pemerintah justru mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan penyelidikan menyeluruh oleh kepolisian serta memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban. Langkah ini mencerminkan upaya transparansi, bukan pola represif yang tertutup.

Selain itu, pernyataan Presiden terkait “menertibkan pengamat” kerap disalahartikan karena dipotong dari konteks utuh. Arahan tersebut merujuk pada penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu keresahan publik, bukan upaya membungkam kritik konstruktif.Kritik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Namun, penyampaiannya perlu didasarkan pada data yang akurat dan jernih, bukan narasi berlebihan yang berisiko memicu polarisasi dan ketakutan di tengah masyarakat.

651545328_17868963762580249_4181005690450159035_n

/ / / / / / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.

0 Comments

️Waspada Unggahan Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Jokowi memang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026. Namun, agenda pertemuan tersebut membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta isu tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, dan tidak ada bukti bahwa Jokowi dipanggil untuk menunjukkan ijazah asli. Foto yang beredar dalam unggahan juga terindikasi sebagai hasil rekayasa digital. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada unggahan yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari fakta melalui sumber dan saluran resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

️Waspada Unggahan Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Jokowi memang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026. Namun, agenda pertemuan tersebut membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta isu tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, dan tidak ada bukti bahwa Jokowi dipanggil untuk menunjukkan ijazah asli. Foto yang beredar dalam unggahan juga terindikasi sebagai hasil rekayasa digital.

Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada unggahan yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari fakta melalui sumber dan saluran resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

649211593_17868442146580249_523226669541506754_n

/ / / / / / /

Hoaks: Video seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

0 Comments

️Waspada Konten Rekayasa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ️Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan telah mendapatkan puluhan ribu tanda suka serta ribuan komentar.Faktanya, klaim dalam video tersebut tidak benar dan tergolong hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan video itu memiliki indikasi kuat sebagai konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas manipulasi mencapai 99%. Selain itu, secara struktural tugas pengawasan dan audit penyaluran bansos merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga terkait lainnya, bukan bagian dari tugas pokok TNI.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya di media sosial.

️Waspada Konten Rekayasa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ️

Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan telah mendapatkan puluhan ribu tanda suka serta ribuan komentar.

Faktanya, klaim dalam video tersebut tidak benar dan tergolong hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan video itu memiliki indikasi kuat sebagai konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas manipulasi mencapai 99%. Selain itu, secara struktural tugas pengawasan dan audit penyaluran bansos merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga terkait lainnya, bukan bagian dari tugas pokok TNI.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya di media sosial.

649229414_17868441783580249_1518439719347902171_n

/ / / / / /

Disinformasi: Obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO.

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO. Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan mendapat ribuan komentar.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan masih berada pada tahap pra-klinis dan baru diuji pada model hewan, belum pada manusia. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan penelitian tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO. Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan mendapat ribuan komentar.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan masih berada pada tahap pra-klinis dan baru diuji pada model hewan, belum pada manusia. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan penelitian tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.

648784730_17867740167580249_2890798859247205815_n

/ / / / / /

Hoaks: Seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

0 Comments

️ Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial TikTok yang menyebutkan seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, pemindaian CT Scan menunjukkan bahwa korban mengalami pendarahan otak. Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sampel makanan program MBG juga menyatakan tidak ditemukan bakteri E coli maupun indikasi pencemaran lainnya.Dengan demikian, narasi yang mengaitkan kematian pelajar tersebut dengan program MBG merupakan informasi hoaks yang tidak didukung oleh fakta hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial TikTok yang menyebutkan seorang pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bengkulu Utara meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, pemindaian CT Scan menunjukkan bahwa korban mengalami pendarahan otak. Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap sampel makanan program MBG juga menyatakan tidak ditemukan bakteri E coli maupun indikasi pencemaran lainnya.

Dengan demikian, narasi yang mengaitkan kematian pelajar tersebut dengan program MBG merupakan informasi hoaks yang tidak didukung oleh fakta hasil pemeriksaan medis maupun uji laboratorium. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

638277098_17865856074580249_802167847189150373_n

/ / / / / / /

Hoaks: Pemerintah Indonesia mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat, termasuk aturan penyembelihan hewan

0 Comments

️Waspada Klaim Narasi Hoaks️Beredar narasi di media sosial Instagram yang menyebut pemerintah Indonesia mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat, termasuk aturan penyembelihan hewan. Dalam unggahan tersebut juga diklaim terdapat kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump yang memungkinkan produk impor dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia dengan standar penyembelihan sesuai praktik di negara tersebut. Narasi ini kemudian ramai diperbincangkan dan memicu perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Berdasarkan laporan Detik.com (22/02/2026), Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki kerja sama melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang beroperasi di AS. Melalui mekanisme ini, sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal yang diakui di Amerika Serikat dapat diterima dan diakui keabsahannya di Indonesia. Artinya, produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap harus memenuhi ketentuan halal sesuai regulasi yang berlaku.Juru Bicara Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang beredar di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Selain itu, produk yang mengandung unsur nonhalal tetap wajib mencantumkan keterangan nonhalal secara jelas pada kemasan agar konsumen dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya.Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari Amerika Serikat. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi dan media terpercaya. Bersikap kritis dan melakukan verifikasi informasi sangat penting agar tidak terpengaruh oleh hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

️Waspada Klaim Narasi Hoaks️

Beredar narasi di media sosial Instagram yang menyebut pemerintah Indonesia mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat, termasuk aturan penyembelihan hewan. Dalam unggahan tersebut juga diklaim terdapat kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump yang memungkinkan produk impor dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia dengan standar penyembelihan sesuai praktik di negara tersebut. Narasi ini kemudian ramai diperbincangkan dan memicu perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Berdasarkan laporan Detik.com (22/02/2026), Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki kerja sama melalui Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang beroperasi di AS. Melalui mekanisme ini, sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal yang diakui di Amerika Serikat dapat diterima dan diakui keabsahannya di Indonesia. Artinya, produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap harus memenuhi ketentuan halal sesuai regulasi yang berlaku.Juru Bicara Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang beredar di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Selain itu, produk yang mengandung unsur nonhalal tetap wajib mencantumkan keterangan nonhalal secara jelas pada kemasan agar konsumen dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya. Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari Amerika Serikat.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi dan media terpercaya. Bersikap kritis dan melakukan verifikasi informasi sangat penting agar tidak terpengaruh oleh hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

633553489_17865088980580249_644696698853767171_n

/ / / / /

Hoax: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

0 Comments

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Narasi tersebut juga menyebut penolakan dilakukan oleh Puan Maharani.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Klarifikasi dari PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak didukung oleh fakta atau sumber resmi. Tidak ada proses jual beli jabatan seperti yang dituduhkan dalam narasi tersebut.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi, media kredibel, atau situs pemeriksa fakta sebelum membagikannya kembali. Sikap bijak dan kritis dalam menerima informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat. Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

Hoax: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Narasi tersebut juga menyebut penolakan dilakukan oleh Puan Maharani.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Klarifikasi dari PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak didukung oleh fakta atau sumber resmi. Tidak ada proses jual beli jabatan seperti yang dituduhkan dalam narasi tersebut.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.

Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi, media kredibel, atau situs pemeriksa fakta sebelum membagikannya kembali. Sikap bijak dan kritis dalam menerima informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat.

Screenshot 2026-01-25 194915

/ / / / / / / /

Hoax: PDI Perjuangan meneriakkan yel-yel “aku butuh PKI”.

0 Comments

‼️ Waspada Manipulasi Transkrip Audio dalam Video ‼️

Sebuah unggahan di Facebook dari akun Ade Kurniawan menampilkan video sekelompok orang berpakaian merah dengan atribut dan bendera PDI Perjuangan. Dalam video tersebut, mereka meneriakkan yel-yel yang kemudian diberi transkrip audio seolah-olah mengucapkan “butuh PKI”. Unggahan itu juga menampilkan potongan video Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tanpa audio, disertai narasi yang bersifat provokatif.

Setelah ditelusuri, video serupa ditemukan di kanal YouTube Deny Cagur yang diunggah pada 27 Juni 2020 tanpa tambahan transkrip audio. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa yel-yel yang diucapkan sebenarnya adalah “dudu PKI”, bukan “butuh PKI”. Dalam bahasa Jawa, kata dudu berarti “bukan”.

Temuan ini membuktikan bahwa transkrip audio pada video viral di Facebook tidak sesuai dengan ucapan asli. Klaim yang menyebut kader PDI Perjuangan mengaku “butuh PKI” tidak benar dan muncul akibat kesalahan penafsiran, sehingga bersifat menyesatkan.

Follow @carifakta untuk cek fakta yang kredibel dan mendalam

#CariFakta #LawanDisinformasi #Hoaks #LiterasiDigital
#MediaSosial #BijakBermedsos
#HoaksPolitik
#HoaksPKI
#ManipulasiTranskrip
#TranskripPalsu
#DisinformasiPolitik
#FaktaBicara #Megawati
#KlarifikasiFakta #PKI #PDI
#NarasiMenyesatkan
#StopHoaks
#CekFaktaSekarang

Screenshot 2026-01-25 194359

/ / / / / / /

Hoax: Pembukaan Pendaftaran CPNS 2026

0 Comments

‼️WASPADA TAUTAN PALSU DI MEDIA SOSIAL‼️

Teman-teman, hati-hati ya! Saat ini beredar video di akun TikTok yang mengatasnamakan PPPK Tenaga Kesehatan dan mengklaim adanya pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Di bio akun tersebut juga tercantum tautan yang bukan mengarah ke laman resmi sscasn.bkn.go.id, melainkan ke halaman yang meminta data pribadi seperti nama, asal provinsi, dan nomor Telegram.

Perlu diketahui, hingga sekarang BKN dan KemenPAN-RB masih dalam tahap koordinasi. Belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pendaftaran, jumlah formasi, maupun mekanisme seleksi CPNS 2026.

Artinya, belum ada keputusan resmi soal pendaftaran CPNS 2026. Jadi, unggahan yang menyebut “tautan pendaftaran CPNS 2026” selain dari sscasn.bkn.go.id dapat dipastikan merupakan konten palsu.

Follow @carifakta untuk cek fakta yang kredibel dan mendalam.

#WaspadaHoaks #Hoaks #CariFakta #StopHoaks #CPNS2026 #PendaftaranCPNS #PendaftaranCPNS2026 #HoaksIndonesia #BeritaPalsu #BeritaCPNS #AntiHoaks #LiterasiDigital

1 2