Breaking News

Hoaks️: Presiden Ditolak Kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria
Hoaks️️: Biaya Penginapan Presiden di Prancis Rp5,8 Miliar
HOAKS: Sapi Kurban Pribadi Presiden Pakai APBN
Selamat Hari Lahir Pancasila
Selamat Hari Raya Waisak

Hoax

658664665_17873164896580249_3809622634994508830_n

/ / / / / /

Hoaks! Indonesia mengirimkan rudal ke Iran

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di sosial Media️Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Indonesia mengirimkan rudal ke Iran. Narasi ini ramai diperbincangkan dan menimbulkan kekhawatiran publik.Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau Hoaks. Benda yang terlihat di atas truk dalam unggahan tersebut bukanlah rudal, melainkan paku bumi atau tiang pancang beton yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi. Bentuknya yang panjang memang sekilas menyerupai rudal, sehingga mudah menimbulkan salah persepsi.Sebelum membagikan informasi periksa kebenarannya dari sumber terpercaya, jangan mudah terpancing narasi sensasional dan hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannyaBijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama

️Waspada Narasi Hoaks di sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Indonesia mengirimkan rudal ke Iran. Narasi ini ramai diperbincangkan dan menimbulkan kekhawatiran publik.Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau Hoaks. Benda yang terlihat di atas truk dalam unggahan tersebut bukanlah rudal, melainkan paku bumi atau tiang pancang beton yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi. Bentuknya yang panjang memang sekilas menyerupai rudal, sehingga mudah menimbulkan salah persepsi.

Sebelum membagikan informasi periksa kebenarannya dari sumber terpercaya, jangan mudah terpancing narasi sensasional dan hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannyaBijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama

659217137_17872831875580249_3079745008169306574_n

/ / / / / /

Hoaks! Situs resmi BSSN berhasil dilumpuhkan oleh serangan siber

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar klaim serupa di berbagai platform media sosial dari beberapa akun seperti thegarudaeye06, thegarudaeye03, dan thegarudaeye09 yang menyebutkan bahwa situs resmi BSSN berhasil dilumpuhkan oleh serangan siber. Faktanya klaim narasi tersebut adalah Hoaks. Status “down” tidak selalu berarti peretasan atau kebocoran data. Serangan seperti DDoS hanya membanjiri trafik sehingga situs sulit diakses sementara, tanpa menyentuh sistem internal.Bukti dari layanan monitoring pihak ketiga hanya menunjukkan kondisi akses pada waktu tertentu, yang juga bisa dipengaruhi gangguan teknis lain seperti maintenance atau kendala jaringan.Hingga saat ini, belum ada bukti valid maupun pernyataan resmi terkait kebocoran data atau gangguan siber berskala besar.Narasi yang beredar cenderung menyesatkan dan berpotensi dibesar-besarkan untuk menarik perhatian, tanpa dampak nyata pada keamanan data.Sebagai pengguna media sosial, penting untuk tetap kritis dan tidak mudah terpancing. Pastikan informasi yang kita terima dan bagikan sudah terverifikasi, agar tidak ikut menyebarkan kepanikan di masyarakat

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar klaim serupa di berbagai platform media sosial dari beberapa akun seperti thegarudaeye06, thegarudaeye03, dan thegarudaeye09 yang menyebutkan bahwa situs resmi BSSN berhasil dilumpuhkan oleh serangan siber. Faktanya klaim narasi tersebut adalah Hoaks. Status “down” tidak selalu berarti peretasan atau kebocoran data. Serangan seperti DDoS hanya membanjiri trafik sehingga situs sulit diakses sementara, tanpa menyentuh sistem internal.

Bukti dari layanan monitoring pihak ketiga hanya menunjukkan kondisi akses pada waktu tertentu, yang juga bisa dipengaruhi gangguan teknis lain seperti maintenance atau kendala jaringan.

Hingga saat ini, belum ada bukti valid maupun pernyataan resmi terkait kebocoran data atau gangguan siber berskala besar.

Narasi yang beredar cenderung menyesatkan dan berpotensi dibesar-besarkan untuk menarik perhatian, tanpa dampak nyata pada keamanan data.Sebagai pengguna media sosial, penting untuk tetap kritis dan tidak mudah terpancing. Pastikan informasi yang kita terima dan bagikan sudah terverifikasi, agar tidak ikut menyebarkan kepanikan di masyarakat

661168813_17872831344580249_8742136890101912839_n-1

/ / / /

Hoaks! Kebijakan baru terkait tarik tunai di ATM.

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa mulai 1 April 2026 diberlakukan kebijakan baru terkait tarik tunai di ATM. Dalam unggahan tersebut diklaim bahwa masyarakat, khususnya lansia usia 60 tahun ke atas, akan kesulitan melakukan penarikan karena adanya sistem keamanan berlapis seperti kode OTP, verifikasi wajah, hingga sidik jari. Narasi ini juga mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi.Faktanya Informasi tersebut adalah hoaks. Video yang beredar telah teridentifikasi sebagai hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Rekaman aslinya merupakan dokumentasi saat Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 26 September 2025, yang kemudian diedit dan disalahgunakan untuk membangun narasi menyesatkan.Selain itu, menurut akademisi dari Universitas Brawijaya, tidak ditemukan adanya kebijakan baru terkait penarikan dana di ATM, khususnya yang menyasar kelompok lansia. Pihak terkait, termasuk otoritas perbankan, juga telah memastikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar resmi.Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selalu cek sumber resmi dan hindari menyebarkan ulang konten yang berpotensi menyesatkan. Bersama kita bisa lawan hoaks!

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa mulai 1 April 2026 diberlakukan kebijakan baru terkait tarik tunai di ATM. Dalam unggahan tersebut diklaim bahwa masyarakat, khususnya lansia usia 60 tahun ke atas, akan kesulitan melakukan penarikan karena adanya sistem keamanan berlapis seperti kode OTP, verifikasi wajah, hingga sidik jari. Narasi ini juga mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi.

Faktanya Informasi tersebut adalah hoaks. Video yang beredar telah teridentifikasi sebagai hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Rekaman aslinya merupakan dokumentasi saat Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 26 September 2025, yang kemudian diedit dan disalahgunakan untuk membangun narasi menyesatkan.

Selain itu, menurut akademisi dari Universitas Brawijaya, tidak ditemukan adanya kebijakan baru terkait penarikan dana di ATM, khususnya yang menyasar kelompok lansia. Pihak terkait, termasuk otoritas perbankan, juga telah memastikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar resmi.Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selalu cek sumber resmi dan hindari menyebarkan ulang konten yang berpotensi menyesatkan. Bersama kita bisa lawan hoaks!

662187165_17872475232580249_5415852710476192116_n

/ / / / / / / /

Hoaks! Komandan Selat Hormus: Kami Benci Indonesia

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar konten di media sosial dengan judul “Indonesia Dibenci” yang mengklaim adanya pernyataan dari Komandan Selat Hormus terkait kebencian terhadap Indonesia karena kedekatannya dengan Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan gambar kapal tanker Indonesia yang disebut-sebut sempat terhambat di wilayah Selat Hormus.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada sumber kredibel, baik dari media nasional maupun internasional, yang melaporkan adanya pernyataan resmi dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.Adapun terkait kapal tanker Indonesia di Selat Hormus, informasi mengenai adanya kapal yang terdampak memang benar. Namun, kondisi tersebut terjadi akibat situasi konflik dan ketegangan di kawasan, bukan karena adanya sentimen kebencian terhadap Indonesia.Konten tersebut diduga sengaja dibuat untuk memicu persepsi negatif dan menyesatkan publik, tanpa didukung fakta yang valid. Mari lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selalu lakukan cek dan ricek ke sumber resmi sebelum mempercayai atau membagikan sebuah kabar. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi, dan bersama-sama kita jaga ruang digital tetap sehat dari hoaks.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar konten di media sosial dengan judul “Indonesia Dibenci” yang mengklaim adanya pernyataan dari Komandan Selat Hormus terkait kebencian terhadap Indonesia karena kedekatannya dengan Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan gambar kapal tanker Indonesia yang disebut-sebut sempat terhambat di wilayah Selat Hormus.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada sumber kredibel, baik dari media nasional maupun internasional, yang melaporkan adanya pernyataan resmi dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.

Adapun terkait kapal tanker Indonesia di Selat Hormus, informasi mengenai adanya kapal yang terdampak memang benar. Namun, kondisi tersebut terjadi akibat situasi konflik dan ketegangan di kawasan, bukan karena adanya sentimen kebencian terhadap Indonesia.

Konten tersebut diduga sengaja dibuat untuk memicu persepsi negatif dan menyesatkan publik, tanpa didukung fakta yang valid. Mari lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selalu lakukan cek dan ricek ke sumber resmi sebelum mempercayai atau membagikan sebuah kabar. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi, dan bersama-sama kita jaga ruang digital tetap sehat dari hoaks.

660154512_17871933390580249_6668665048016125505_n

/ / / / /

Hoaks: Pesan dari Militer Iran untuk Indonesia

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️ Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan pernyataan yang diklaim berasal dari juru bicara militer Iran, dengan klaim narasi yang menyatakan isu hubungan dengan indonesia dan isu korupsi. Konten tersebut dengan cepat menyebar dan memicu berbagai reaksi dari warganet.Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan. Video yang beredar merupakan potongan dari konferensi pers resmi Juru Bicara Militer Iran, Letkol Ebrahim Zolfaghari. Dalam pernyataan aslinya, ia tidak pernah menyebut Indonesia, melainkan menyampaikan klaim terkait situasi militer di Timur Tengah, khususnya mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.Penyebaran potongan video tanpa konteks ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi yang keliru di masyarakat.Masyarakat diimbau untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Lakukan cek dan ricek dari sumber resmi serta terpercaya sebelum menyebarkan konten di media sosial, agar tidak turut memperluas penyebaran hoaks dan disinformasi.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan pernyataan yang diklaim berasal dari juru bicara militer Iran, dengan klaim narasi yang menyatakan isu hubungan dengan indonesia dan isu korupsi. Konten tersebut dengan cepat menyebar dan memicu berbagai reaksi dari warganet.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan. Video yang beredar merupakan potongan dari konferensi pers resmi Juru Bicara Militer Iran, Letkol Ebrahim Zolfaghari. Dalam pernyataan aslinya, ia tidak pernah menyebut Indonesia, melainkan menyampaikan klaim terkait situasi militer di Timur Tengah, khususnya mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Penyebaran potongan video tanpa konteks ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi yang keliru di masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Lakukan cek dan ricek dari sumber resmi serta terpercaya sebelum menyebarkan konten di media sosial, agar tidak turut memperluas penyebaran hoaks dan disinformasi.

656636655_17871932733580249_3130260946054363583_n

/ / / /

Hoaks: Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Terbang ke Iran

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melakukan perjalanan ke Iran untuk menjalankan misi perdamaian di tengah memanasnya situasi konflik Iran, AS dan Israel. Narasi ini pun ramai diperbincangkan warganet dan memicu beragam spekulasi.Faktanya, klaim tersebut tidak benar (hoaks). Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, telah menegaskan bahwa video yang beredar bukanlah perjalanan ke Iran. Jusuf Kalla memang tengah menghadiri sejumlah agenda dialog perdamaian di beberapa kota di kawasan ASEAN pada tanggal 25–28 Maret 2026, namun tidak melakukan kunjungan ke Teheran, Iran.Kesimpulannya informasi yang menyebut Jusuf Kalla pergi ke Iran untuk misi perdamaian adalah keliru dan menyesatkan.Masyarakat dihimbau selalu lakukan cek dan ricek sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Pastikan sumber berita berasal dari kanal resmi dan media kredibel. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi agar kita tidak ikut menyebarkan hoaks di ruang digital.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melakukan perjalanan ke Iran untuk menjalankan misi perdamaian di tengah memanasnya situasi konflik Iran, AS dan Israel. Narasi ini pun ramai diperbincangkan warganet dan memicu beragam spekulasi.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar (hoaks). Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, telah menegaskan bahwa video yang beredar bukanlah perjalanan ke Iran. Jusuf Kalla memang tengah menghadiri sejumlah agenda dialog perdamaian di beberapa kota di kawasan ASEAN pada tanggal 25–28 Maret 2026, namun tidak melakukan kunjungan ke Teheran, Iran.

Kesimpulannya informasi yang menyebut Jusuf Kalla pergi ke Iran untuk misi perdamaian adalah keliru dan menyesatkan.Masyarakat dihimbau selalu lakukan cek dan ricek sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Pastikan sumber berita berasal dari kanal resmi dan media kredibel. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi agar kita tidak ikut menyebarkan hoaks di ruang digital.

656832394_17871539928580249_461561523614680841_n

/ / / / / /

Hoaks: Program Bantuan Ternak Gratis

0 Comments

️Waspada Modus Penipuan di Sosial Media️Beredar informasi di media sosial yang menawarkan program bantuan ternak gratis yang diklaim sebagai program resmi pemerintah tahun anggaran 2026. Unggahan tersebut menyebut adanya kuota terbatas hingga 5.000 penerima serta menyertakan tautan pendaftaran yang mengarahkan masyarakat untuk mengisi data diri. Informasi ini ramai beredar dan menarik perhatian publik karena menjanjikan bantuan berupa hewan ternak secara cuma-cuma.Faktanya, klaim tersebut tidak benar (hoaks). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi dari pemerintah, terkait program bantuan ternak gratis seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut.Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi. Pola ini merupakan ciri umum modus penipuan berbasis phishing untuk mengumpulkan data masyarakat.Masyarakat diharapkan selalu melakukan cek dan ricek informasi sebelum mempercayai atau membagikannya, serta hanya mengakses informasi program bantuan melalui kanal resmi pemerintah.

️Waspada Modus Penipuan di Sosial Media️

Beredar informasi di media sosial yang menawarkan program bantuan ternak gratis yang diklaim sebagai program resmi pemerintah tahun anggaran 2026. Unggahan tersebut menyebut adanya kuota terbatas hingga 5.000 penerima serta menyertakan tautan pendaftaran yang mengarahkan masyarakat untuk mengisi data diri. Informasi ini ramai beredar dan menarik perhatian publik karena menjanjikan bantuan berupa hewan ternak secara cuma-cuma.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar (hoaks). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi dari pemerintah, terkait program bantuan ternak gratis seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut.

Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi. Pola ini merupakan ciri umum modus penipuan berbasis phishing untuk mengumpulkan data masyarakat.

Masyarakat diharapkan selalu melakukan cek dan ricek informasi sebelum mempercayai atau membagikannya, serta hanya mengakses informasi program bantuan melalui kanal resmi pemerintah.

658401341_17871539490580249_7067479683301549881_n

/ / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan potongan suara Presiden Prabowo yang diklaim menyatakan bahwa Indonesia siap berperang. Unggahan tersebut disertai dengan narasi provokatif: “Merinding!! Ketegasan Prabowo bersama Indonesia untuk berperang, kami siap.”Faktanya, klaim tersebut merupakan Hoaks. Potongan suara tersebut merupakan bagian dari konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 April 2025. Dalam pernyataan aslinya, Presiden Prabowo tidak mengatakan “berperang”, melainkan “berperan”. Makna pernyataan tersebut merujuk pada kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, bukan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam peperangan seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan informasi yang tidak utuh.Selalu lakukan cek dan ricek dari sumber resmi sebelum membagikan konten. Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan hentikan penyebaran hoaks demi menjaga informasi yang sehat dan akurat.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan potongan suara Presiden Prabowo yang diklaim menyatakan bahwa Indonesia siap berperang. Unggahan tersebut disertai dengan narasi provokatif: “Merinding!! Ketegasan Prabowo bersama Indonesia untuk berperang, kami siap.”

Faktanya, klaim tersebut merupakan Hoaks. Potongan suara tersebut merupakan bagian dari konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 April 2025. Dalam pernyataan aslinya, Presiden Prabowo tidak mengatakan “berperang”, melainkan “berperan”. Makna pernyataan tersebut merujuk pada kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, bukan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam peperangan seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan informasi yang tidak utuh.Selalu lakukan cek dan ricek dari sumber resmi sebelum membagikan konten. Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan hentikan penyebaran hoaks demi menjaga informasi yang sehat dan akurat.

656281152_17871058311580249_2968719412502278030_n

/ / / / /

Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di TikTok dari akun GPT Aceh History yang mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030. Narasi tersebut diperkuat dengan caption provokatif yang menyebut Indonesia tidak sah atas wilayah Aceh. Konten ini pun menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi, kebijakan pemerintah, maupun sumber kredibel yang menyebut adanya rencana pengembalian kedaulatan Aceh pada tahun 2030. Informasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya.Sebaliknya, posisi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki landasan hukum dan kesepakatan yang kuat, termasuk melalui perjanjian damai dan kebijakan otonomi khusus yang bertujuan menjaga stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI.Oleh karena itu, narasi yang beredar merupakan hoaks yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.️ Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif, terutama terkait isu kedaulatan dan persatuan. Selalu lakukan cek dan ricek sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Pastikan hanya merujuk pada sumber resmi dan terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoaks di ruang digital.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di TikTok dari akun GPT Aceh History yang mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030. Narasi tersebut diperkuat dengan caption provokatif yang menyebut Indonesia tidak sah atas wilayah Aceh. Konten ini pun menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi, kebijakan pemerintah, maupun sumber kredibel yang menyebut adanya rencana pengembalian kedaulatan Aceh pada tahun 2030. Informasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Sebaliknya, posisi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki landasan hukum dan kesepakatan yang kuat, termasuk melalui perjanjian damai dan kebijakan otonomi khusus yang bertujuan menjaga stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI.

Oleh karena itu, narasi yang beredar merupakan hoaks yang menyesatkan dan berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.️ Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif, terutama terkait isu kedaulatan dan persatuan. Selalu lakukan cek dan ricek sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Pastikan hanya merujuk pada sumber resmi dan terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoaks di ruang digital.

656270560_17870575404580249_1914162120457388510_n

/ / / /

Disinformasi “Praktik teror di rezim Prabowo Subianto”

0 Comments

️Waspada Narasi Disinformasi di Sosial Media️Narasi yang beredar di platform X terkait klaim “praktik teror di rezim Prabowo Subianto” sepanjang Maret 2026 perlu disikapi secara kritis dan berbasis fakta.Hingga saat ini, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aksi penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah berlangsung sesuai prosedur. Tidak ditemukan laporan kredibel mengenai penangkapan massal maupun pembubaran paksa secara brutal dan sistematis oleh aparat. Istilah “rezim teror” dinilai lebih sebagai opini politik dan pelabelan emosional, yang tidak didukung oleh fakta kejadian. Dalam kasus Andrie Yunus, tuduhan adanya pembiaran oleh negara tidak terbukti. Pemerintah justru mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan penyelidikan menyeluruh oleh kepolisian serta memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban. Langkah ini mencerminkan upaya transparansi, bukan pola represif yang tertutup.Selain itu, pernyataan Presiden terkait “menertibkan pengamat” kerap disalahartikan karena dipotong dari konteks utuh. Arahan tersebut merujuk pada penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu keresahan publik, bukan upaya membungkam kritik konstruktif.Kritik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Namun, penyampaiannya perlu didasarkan pada data yang akurat dan jernih, bukan narasi berlebihan yang berisiko memicu polarisasi dan ketakutan di tengah masyarakat.

️Waspada Narasi Disinformasi di Sosial Media️

Narasi yang beredar di platform X terkait klaim “praktik teror di rezim Prabowo Subianto” sepanjang Maret 2026 perlu disikapi secara kritis dan berbasis fakta.

Hingga saat ini, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aksi penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah berlangsung sesuai prosedur. Tidak ditemukan laporan kredibel mengenai penangkapan massal maupun pembubaran paksa secara brutal dan sistematis oleh aparat. Istilah “rezim teror” dinilai lebih sebagai opini politik dan pelabelan emosional, yang tidak didukung oleh fakta kejadian. Dalam kasus Andrie Yunus, tuduhan adanya pembiaran oleh negara tidak terbukti. Pemerintah justru mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan penyelidikan menyeluruh oleh kepolisian serta memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban. Langkah ini mencerminkan upaya transparansi, bukan pola represif yang tertutup.

Selain itu, pernyataan Presiden terkait “menertibkan pengamat” kerap disalahartikan karena dipotong dari konteks utuh. Arahan tersebut merujuk pada penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu keresahan publik, bukan upaya membungkam kritik konstruktif.Kritik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Namun, penyampaiannya perlu didasarkan pada data yang akurat dan jernih, bukan narasi berlebihan yang berisiko memicu polarisasi dan ketakutan di tengah masyarakat.

«‹ 5 6 7 8›»