Breaking News

Hoaks: Program Bantuan Ternak Gratis
Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang
Hoaks: Pemerintah Indonesia akan mengembalikan kedaulatan Aceh paling lambat tahun 2030
Disinformasi “Praktik teror di rezim Prabowo Subianto”
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Misinformasi

658401341_17871539490580249_7067479683301549881_n

/ / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Menyatakan bahwa Indonesia siap berperang

0 Comments

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan potongan suara Presiden Prabowo yang diklaim menyatakan bahwa Indonesia siap berperang. Unggahan tersebut disertai dengan narasi provokatif: “Merinding!! Ketegasan Prabowo bersama Indonesia untuk berperang, kami siap.”Faktanya, klaim tersebut merupakan Hoaks. Potongan suara tersebut merupakan bagian dari konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 April 2025. Dalam pernyataan aslinya, Presiden Prabowo tidak mengatakan “berperang”, melainkan “berperan”. Makna pernyataan tersebut merujuk pada kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, bukan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam peperangan seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan informasi yang tidak utuh.Selalu lakukan cek dan ricek dari sumber resmi sebelum membagikan konten. Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan hentikan penyebaran hoaks demi menjaga informasi yang sehat dan akurat.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan potongan suara Presiden Prabowo yang diklaim menyatakan bahwa Indonesia siap berperang. Unggahan tersebut disertai dengan narasi provokatif: “Merinding!! Ketegasan Prabowo bersama Indonesia untuk berperang, kami siap.”

Faktanya, klaim tersebut merupakan Hoaks. Potongan suara tersebut merupakan bagian dari konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 April 2025. Dalam pernyataan aslinya, Presiden Prabowo tidak mengatakan “berperang”, melainkan “berperan”. Makna pernyataan tersebut merujuk pada kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, bukan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam peperangan seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut.

Kesimpulannya, klaim tersebut adalah hoaks dan menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada potongan informasi yang tidak utuh.Selalu lakukan cek dan ricek dari sumber resmi sebelum membagikan konten. Mari bersama-sama bijak bermedia sosial dan hentikan penyebaran hoaks demi menjaga informasi yang sehat dan akurat.

651545328_17868963762580249_4181005690450159035_n

/ / / / / / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.

0 Comments

️Waspada Unggahan Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Jokowi memang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026. Namun, agenda pertemuan tersebut membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta isu tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, dan tidak ada bukti bahwa Jokowi dipanggil untuk menunjukkan ijazah asli. Foto yang beredar dalam unggahan juga terindikasi sebagai hasil rekayasa digital. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada unggahan yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari fakta melalui sumber dan saluran resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

️Waspada Unggahan Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka untuk menunjukkan ijazah aslinya.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Jokowi memang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026. Namun, agenda pertemuan tersebut membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta isu tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, dan tidak ada bukti bahwa Jokowi dipanggil untuk menunjukkan ijazah asli. Foto yang beredar dalam unggahan juga terindikasi sebagai hasil rekayasa digital.

Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada unggahan yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari fakta melalui sumber dan saluran resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan publik.

649211593_17868442146580249_523226669541506754_n

/ / / / / / /

Hoaks: Video seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

0 Comments

️Waspada Konten Rekayasa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ️Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan telah mendapatkan puluhan ribu tanda suka serta ribuan komentar.Faktanya, klaim dalam video tersebut tidak benar dan tergolong hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan video itu memiliki indikasi kuat sebagai konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas manipulasi mencapai 99%. Selain itu, secara struktural tugas pengawasan dan audit penyaluran bansos merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga terkait lainnya, bukan bagian dari tugas pokok TNI.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya di media sosial.

️Waspada Konten Rekayasa Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ️

Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang anggota TNI memarahi kepala desa karena diduga menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet dan telah mendapatkan puluhan ribu tanda suka serta ribuan komentar.

Faktanya, klaim dalam video tersebut tidak benar dan tergolong hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan video itu memiliki indikasi kuat sebagai konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas manipulasi mencapai 99%. Selain itu, secara struktural tugas pengawasan dan audit penyaluran bansos merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga terkait lainnya, bukan bagian dari tugas pokok TNI.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya di media sosial.

649229414_17868441783580249_1518439719347902171_n

/ / / / / /

Disinformasi: Obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO.

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO. Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan mendapat ribuan komentar.Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan masih berada pada tahap pra-klinis dan baru diuji pada model hewan, belum pada manusia. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan penelitian tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO.Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa obat dan vaksin kanker telah berhasil ditemukan setelah Amerika keluar dari WHO. Unggahan tersebut memicu perdebatan di kalangan warganet dan mendapat ribuan komentar.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan masih berada pada tahap pra-klinis dan baru diuji pada model hewan, belum pada manusia. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan penelitian tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap WHO.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.

642493146_17866480413580249_3331949197140726631_n

/ / / / / / /

Hoaks: Klaim Badan Gizi Nasional mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi

0 Comments

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️Waspada Informasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui baki pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengandung lemak babi. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dikaitkan dengan isu kehalalan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co dan IDN Times, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa tidak ada penggunaan minyak babi ataupun bahan turunan babi pada baki makan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa baki yang digunakan terbuat dari bahan plastik food grade dan tidak dilapisi minyak apa pun. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya langsung ke pabrik produksi baki MBG di Bekasi pada Selasa, 23 September 2025.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber resmi dan media kredibel sebelum membagikan informasi, agar tidak turut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

639755838_17866147632580249_226035896585030207_n

/ / / / / /

Hoaks: Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor

0 Comments

 

 

 

 

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam video tersebut juga dicantumkan klaim bernada sensasional, yakni “Pejabat panik ketika Bapak Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk para koruptor.” Narasi ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi serta perdebatan di kalangan warganet.Unggahan tersebut seolah menggambarkan adanya kebijakan baru yang tegas dan drastis terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir dari Antaranews.com, tidak ditemukan adanya Perppu maupun regulasi baru yang secara khusus mengatur hukuman mati bagi pejabat atau pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyatakan Presiden telah menerbitkan Perppu tentang hukuman mati bagi koruptor dapat dipastikan sebagai hoaks. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

️Waspada Narasi Hoaks di Sosial Media️

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam video tersebut juga dicantumkan klaim bernada sensasional, yakni “Pejabat panik ketika Bapak Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk para koruptor.” Narasi ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi serta perdebatan di kalangan warganet. Unggahan tersebut seolah menggambarkan adanya kebijakan baru yang tegas dan drastis terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir dari Antaranews.com, tidak ditemukan adanya Perppu maupun regulasi baru yang secara khusus mengatur hukuman mati bagi pejabat atau pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar.Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyatakan Presiden telah menerbitkan Perppu tentang hukuman mati bagi koruptor dapat dipastikan sebagai hoaks.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar.

636810629_17865544902580249_6852362202018397767_n

/ / /

Disinformasi : Dana haji digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan proyek lainnya

0 Comments

️ Waspada Narasi Menyesatkan di Sosial Media️Beredar sebuah narasi di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa dana haji digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan proyek lainnya. Narasi bernada provokatif tersebut diunggah oleh akun @negaraisinyamalingsemua, memperoleh ribuan tanda suka dan ratusan komentarFaktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada satu rupiah pun dana setoran awal jamaah haji yang digunakan langsung oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara terpisah dari APBN. Dana tersebut diinvestasikan dalam instrumen syariah yang aman dan diawasi secara ketat. Hasil pengelolaannya (nilai manfaat) kemudian dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sehingga jamaah tidak perlu membayar biaya riil yang sebenarnya jauh lebih tinggi.Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

️ Waspada Narasi Menyesatkan di Sosial Media️

Beredar sebuah narasi di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa dana haji digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan proyek lainnya. Narasi bernada provokatif tersebut diunggah oleh akun @negaraisinyamalingsemua, memperoleh ribuan tanda suka dan ratusan komentar.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada satu rupiah pun dana setoran awal jamaah haji yang digunakan langsung oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara terpisah dari APBN. Dana tersebut diinvestasikan dalam instrumen syariah yang aman dan diawasi secara ketat. Hasil pengelolaannya (nilai manfaat) kemudian dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sehingga jamaah tidak perlu membayar biaya riil yang sebenarnya jauh lebih tinggi.

Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

633553489_17865088980580249_644696698853767171_n

/ / / / /

Hoax: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

0 Comments

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Narasi tersebut juga menyebut penolakan dilakukan oleh Puan Maharani.Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Klarifikasi dari PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak didukung oleh fakta atau sumber resmi. Tidak ada proses jual beli jabatan seperti yang dituduhkan dalam narasi tersebut.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi, media kredibel, atau situs pemeriksa fakta sebelum membagikannya kembali. Sikap bijak dan kritis dalam menerima informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat. Follow @carifaktaid untuk informasi yang kredibel dan mendalam

Hoax: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah ditolak saat melamar posisi Gubernur Bank Indonesia karena tidak mampu membayar Rp900 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Narasi tersebut juga menyebut penolakan dilakukan oleh Puan Maharani.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Klarifikasi dari PPID Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan hoaks dan tidak didukung oleh fakta atau sumber resmi. Tidak ada proses jual beli jabatan seperti yang dituduhkan dalam narasi tersebut.Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.

Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi, media kredibel, atau situs pemeriksa fakta sebelum membagikannya kembali. Sikap bijak dan kritis dalam menerima informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat.

633560698_17864765382580249_8667042063219643084_n

/ / / /

️Waspada Informasi Hoaks pendaftaran petugas Sensus Ekonomi 2026.

0 Comments

633560698_17864765382580249_8667042063219643084_n

Tautan tersebut mengarahkan pengguna untuk mengisi data diri serta mencantumkan nomor telegram.Faktanya, tautan tersebut tidak benar.

Dilansir dari detik.com, Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa rekrutmen petugas Sensus Ekonomi dilakukan secara daring melalui aplikasi Sobat BPS atau situs resmi mitra.bps.go.id.

Yuk, lebih cermat menerima informasi yang ada dan biasakan cari fakta sebelum membagikannya

Screenshot 2026-01-25 194915

/ / / / / / / /

Hoax: PDI Perjuangan meneriakkan yel-yel “aku butuh PKI”.

0 Comments

‼️ Waspada Manipulasi Transkrip Audio dalam Video ‼️

Sebuah unggahan di Facebook dari akun Ade Kurniawan menampilkan video sekelompok orang berpakaian merah dengan atribut dan bendera PDI Perjuangan. Dalam video tersebut, mereka meneriakkan yel-yel yang kemudian diberi transkrip audio seolah-olah mengucapkan “butuh PKI”. Unggahan itu juga menampilkan potongan video Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tanpa audio, disertai narasi yang bersifat provokatif.

Setelah ditelusuri, video serupa ditemukan di kanal YouTube Deny Cagur yang diunggah pada 27 Juni 2020 tanpa tambahan transkrip audio. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa yel-yel yang diucapkan sebenarnya adalah “dudu PKI”, bukan “butuh PKI”. Dalam bahasa Jawa, kata dudu berarti “bukan”.

Temuan ini membuktikan bahwa transkrip audio pada video viral di Facebook tidak sesuai dengan ucapan asli. Klaim yang menyebut kader PDI Perjuangan mengaku “butuh PKI” tidak benar dan muncul akibat kesalahan penafsiran, sehingga bersifat menyesatkan.

Follow @carifakta untuk cek fakta yang kredibel dan mendalam

#CariFakta #LawanDisinformasi #Hoaks #LiterasiDigital
#MediaSosial #BijakBermedsos
#HoaksPolitik
#HoaksPKI
#ManipulasiTranskrip
#TranskripPalsu
#DisinformasiPolitik
#FaktaBicara #Megawati
#KlarifikasiFakta #PKI #PDI
#NarasiMenyesatkan
#StopHoaks
#CekFaktaSekarang